DONGGALA MEDIA — Kasus di pantai Tanjung Karang yang lagi viral itu bukan sekadar soal “mahal atau tidak mahal”. Ini cermin masalah yang lebih dalam. Jika dibiarkan, dampaknya bukan cuma keluhan sesaat, tapi bisa merusak citra pariwisata daerah dalam jangka panjang.
Studi Kasus: Pantai Tanjung Karang – Kabupaten Donggala
Lonjakan harga saat libur panjang seperti 1–3 Mei 2026. Sebenarnya ini fenomena umum. Permintaan naik, pengunjung membludak, pelaku usaha ingin memaksimalkan keuntungan. Itu logika pasar. Tapi kalau tidak dikendalikan, berubah jadi praktik “harga liar” yang bukan lagi penyesuaian harga melainkan sudah masuk kategori ketidakwajaran di mata konsumen lokal.
Kenapa Standar Biaya Itu Penting?
1. Menjaga Kepercayaan Wisatawan.
Sekali wisatawan merasa “diperas”, mereka tidak akan kembali. Lebih buruk lagi, mereka akan menyebarkan pengalaman buruknya—seperti kasus viral ini.
Di era digital, satu postingan bisa lebih kuat dari seratus promosi.
2. Menciptakan Persaingan Sehat.
Tanpa standar pedagang bisa seenaknya menentukan harga, tidak ada acuan kualitas vs harga dan pelaku usaha yang jujur justru kalah.
Standar biaya memberi batas wajar tanpa membunuh peluang usaha.
3. Menyesuaikan dengan Daya Beli Lokal.
Donggala bukan Bali atau Labuan Bajo (NTT). Segmentasi pasarnya berbeda.
Kalau harga terlalu tinggi: Wisatawan lokal tersingkir, destinasi kehilangan basis pengunjung utamanya dan ekonomi lokal jadi tidak inklusif.
Standar harus berbasis realitas ekonomi daerah, bukan asumsi wisata premium.
4. Mendorong Profesionalisme Pengelolaan.
Destinasi wisata tidak bisa dikelola secara alamiah atau spontan. Harus ada regulasi harga (range minimum–maksimum), transparansi tarif dan pengawasan aktif.
Kalau tidak, yang terjadi adalah ekonomi liar berbasis momentum.
Komponen Standar Biaya yang Harus Diatur
Pengelolaan wisata yang sehat harus mencakup:
1. Transportasi
Tarif ojek, mobil sewa, shuttle. Harus ada kisaran harga resmi.
2. Penginapan
Homestay, cottage, hotel. Harga disesuaikan fasilitas, bukan momen liburan semata.
3. Tiket Masuk & Parkir.
Tarif resmi terpampang jelas. Parkir tidak boleh berubah-ubah tanpa dasar.
4. Kuliner.
Menu dan harga wajib ditampilkan. Porsi dan kualitas harus jelas. Tidak boleh “paket paksa” seperti pisang goreng tanpa opsi kecil.
5. Oleh-oleh
Standarisasi kualitas dan kisaran harga. Hindari markup berlebihan.
Masalah Inti di Kasus Tanjung Karang Donggala
Kalau ditarik garis lurus, ada tiga akar masalah diantaranya tidak ada standar harga resmi yang ditegakkan, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha bergerak sendiri-sendiri tanpa sistem.
Ini bukan menyalahkan siapa, tapi lebih melihat kegagalan sistem pengelolaan destinasi di Kabupaten Donggala. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: AI)
