DONGGALA MEDIA – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala, Moh Yasin menilai slogan “Donggala Bangkit dan Berjaya” yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Donggala harus dimaknai sebagai semangat kolektif untuk membangun daerah, bukan sekadar narasi politik semata.
Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat menanggapi kondisi riil masyarakat Donggala yang masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, stunting hingga minimnya lapangan kerja.
Menurut Moh Yasin, slogan tersebut dapat menjadi energi positif bagi semua pihak untuk bersinergi membangun Donggala. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak akan selesai hanya melalui slogan atau jargon pembangunan.
“Selogan ‘Donggala Bangkit dan Berjaya’ saya melihat sebagai penyemangat kepada semua pihak untuk bersinergi membangun Donggala. Soal kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan, hal ini juga terjadi secara nasional bahkan dunia. Tentu menurunkan kemiskinan tidak cukup dengan slogan, tetapi diperlukan langkah-langkah yang terukur,” ujarnya.
Ia juga menilai kebangkitan suatu daerah tidak bisa diukur hanya dalam waktu singkat. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Donggala dinilai tetap perlu diapresiasi atas sejumlah pembangunan yang mulai terlihat di beberapa wilayah.
“Kebangkitan itu relatif dan tidak bisa diukur dengan durasi waktu yang singkat. Apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini perlu diberikan apresiasi, dimana di sebagian wilayah kita bisa melihatnya. Tentu harapannya adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” katanya.
Moh Yasin mengakui pembangunan daerah bukan pekerjaan mudah karena dipengaruhi berbagai dinamika, mulai dari persoalan anggaran, sosial, politik hingga budaya.
Terkait persoalan stunting yang masih menjadi perhatian di Donggala, ia menegaskan bahwa masalah tersebut merupakan isu nasional yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara serius dan berkelanjutan.
“Penanganan stunting sangat kompleks. Partai Gerindra Kabupaten Donggala melalui fraksinya di DPRD terus mendorong penanganan stunting melalui fungsi pengawasan, anggaran dan pembentukan perda,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai sulitnya generasi muda memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan tingkat pendidikan mereka, Moh Yasin menilai pemerintah perlu lebih serius memetakan sektor unggulan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja.
Menurutnya, lapangan kerja tidak hanya terbatas pada sektor formal seperti ASN atau perusahaan, melainkan juga sektor produktif seperti pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat Donggala.
“Pemerintah perlu memetakan sektor-sektor yang saat ini menjadi potensi unggulan dan mayoritas masyarakat Donggala bergantung pada sektor itu, misalnya pertanian dan perikanan. Lapangan kerja tidak harus di kantor, di pabrik atau ASN,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala yang dinilai terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan terobosan baru dalam menggali sumber pendapatan daerah agar kemandirian fiskal bisa meningkat.
“Kalau kita melihat data APBD Kabupaten Donggala, pendapatannya masih sangat bergantung pada dana perimbangan pusat kurang lebih 85 persen. Artinya pendapatan asli daerah masih sangat kecil. Perlu penggalian potensi-potensi pendapatan baru di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, eksploitasi sumber daya yang ada saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap fiskal daerah. Karena itu, Donggala dinilai membutuhkan strategi hilirisasi agar potensi sumber daya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimanfaatkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala, Moh Yasin untuk menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Kabupaten Donggala, mulai dari kemiskinan, lemahnya fiskal daerah, hingga pentingnya konsolidasi politik demi percepatan pembangunan.
Menurut Moh Yasin, Kabupaten Donggala sebenarnya memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis seperti perikanan, pertanian, kelautan, pariwisata dan pertambangan. Namun hingga saat ini, potensi tersebut dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sektor-sektor ini sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan nilainya sangat minim. Sehingga tentu akan berdampak pula dengan kemiskinan dan fiskal,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah agar mampu mengelola sumber daya secara lebih maksimal dan menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat.
Terkait polemik tenaga PPPK yang belakangan ramai dikabarkan terancam dirumahkan akibat keterbatasan anggaran daerah, Moh Yasin memilih berhati-hati dalam memberikan tanggapan.
“Saya belum bisa berkomentar terhadap ini, sebab ini hanya isu yang belum berdasar. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Donggala belum mengeluarkan kebijakan secara resmi,” katanya.
Dalam konteks semangat kebangkitan nasional, Moh Yasin juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dan konsolidasi politik antara pemerintah daerah dan DPRD Donggala.
Menurutnya, dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan daerah, selama tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya kira persoalan ini harus dilihat dari kacamata dinamika politik. Sebab DPRD dan eksekutif adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sifatnya sejajar dengan fungsi berbeda,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan merupakan bagian dari mekanisme check and balance dalam pemerintahan.
“Saya setuju komunikasi dan konsolidasi antar dua lembaga ini terus terjaga. Berbeda pendapat atas kebijakan itu sangat dimungkinkan, tujuan utamanya tentu kesejahteraan kurang lebih 300 ribu jiwa penduduk Kabupaten Donggala,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya ego sektoral atau kepentingan politik yang menghambat pembangunan, Moh Yasin menyebut kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai fragmentasi politik.
“Kalau boleh saya istilahkan fragmentasi politik. Kondisi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa berpotensi menghambat, namun di sisi lain akan memaksimalkan pengawasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moh Yasin menilai indikator utama sebuah daerah bisa disebut “bangkit” bukan hanya pembangunan fisik ataupun pencitraan politik, melainkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita bicara bangkit, maka indikatornya multidimensi. Namun jika ditanya indikator yang paling penting dan relevan saat ini, saya memilih kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai partai politik, Gerindra Donggala juga memberikan kritik mendasar terhadap kondisi daerah yang dinilai belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan ekstrem, meski memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi strategis di Sulawesi Tengah.
“Partai Gerindra Kabupaten Donggala memandang bahwa Donggala adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam, penduduk terbesar keempat di Provinsi Sulawesi Tengah, berada pada wilayah strategis nasional maupun regional, semestinya sudah keluar dari kemiskinan ekstrem saat ini,” tandasnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala, Moh Yasin juga menegaskan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, bukan sekadar slogan politik semata.
Menurut Moh Yasin, slogan “Donggala Bangkit dan Berjaya” yang digaungkan pemerintah daerah perlu dikawal bersama agar dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Partai Gerindra Kabupaten Donggala melalui fraksi di DPRD akan mengawal slogan pemerintah daerah melalui fungsi DPRD,” ujarnya.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi yang dimiliki DPRD menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah daerah tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Dalam wawancara tersebut, Moh Yasin juga menyoroti tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Kabupaten Donggala. Dari berbagai persoalan yang ada, ia menilai tata kelola pemerintahan masih menjadi persoalan utama yang harus segera dibenahi.
“Tantangan terbesar Kabupaten Donggala adalah tata kelola pemerintahan,” katanya singkat.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan daerah dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, rendahnya investasi hingga minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari narasi kebangkitan atau pembangunan fisik semata, tetapi harus terlihat dari pencapaian visi dan misi daerah yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
“Kegagalan atau keberhasilan pemerintahan daerah diukur dari pencapaian visi dan misi daerah yang telah dituangkan dalam dokumen bersama kepala daerah dan DPRD,” jelasnya.
Moh Yasin menambahkan, apabila dalam beberapa tahun ke depan kondisi ekonomi masyarakat, angka kemiskinan, pengangguran dan PAD tidak mengalami perubahan signifikan, maka evaluasi terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah tentu menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
Karena itu, momentum Hari Kebangkitan Nasional menurutnya harus menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat sinergi membangun Donggala yang lebih maju dan sejahtera. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
