DONGGALA MEDIA – Peringatan Hari Kartini dinilai tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi NasDem Iriyanti Arnold, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada perempuan, khususnya di daerah.
Politisi asal Kecamatan Dampelas itu menyebut, di parlemen dirinya aktif mendorong penguatan kebijakan berbasis kebutuhan perempuan. Di antaranya melalui penganggaran responsif gender, peningkatan akses pendidikan, serta dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas perempuan.
“Perjuangan kami tidak berhenti pada seremoni. Harus ada kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi perempuan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menerjemahkan semangat Raden Ajeng Kartini ke dalam regulasi daerah.
Menurutnya, setiap pembahasan peraturan daerah harus memuat perspektif gender yang kuat, terutama bagi perempuan di wilayah pedesaan.
“Regulasi tidak boleh netral secara semu. Harus afirmatif, memberi ruang, akses, dan perlindungan lebih besar bagi perempuan,” tegasnya.
Terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, Iriyanti mengaku terus mendorong penguatan peraturan daerah serta memastikan implementasinya melalui fungsi pengawasan DPRD. Ia juga aktif berkoordinasi dengan dinas terkait dan lembaga pendamping agar korban mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak.
Di sektor ekonomi, ia melihat perempuan masih menghadapi keterbatasan akses. Karena itu, DPRD mendorong program pemberdayaan UMKM perempuan, pelatihan kewirausahaan, serta akses permodalan yang lebih inklusif.
“Perempuan harus menjadi aktor utama dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan daerah, bukan sekadar objek pembangunan,” katanya.
Dalam hal penganggaran, Iriyanti menyebut pihaknya terus mengawal agar suara perempuan benar-benar terakomodasi dalam APBD. Salah satunya melalui pengarusutamaan gender serta pelibatan kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh berhenti pada angka kuota 30 persen.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat harus diukur dari kerja nyata, integritas, dan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi perempuan.
Di sisi lain, ia mengakui tantangan budaya patriarki di Donggala masih cukup kuat. Namun, pendekatan dialog, edukasi, serta pembuktian melalui hasil kerja dinilai menjadi cara efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat secara bertahap.
Terkait indikator keberhasilan, Iriyanti menyebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan pendidikan, menurunnya angka kekerasan, serta lahirnya kebijakan yang benar-benar melindungi perempuan.
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara perempuan di wilayah perkotaan dan daerah terpencil, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu, DPRD mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur dasar, serta program khusus bagi perempuan di wilayah terpencil.
Menutup pernyataannya, Iriyanti menyampaikan refleksi kritis.
Jika Raden Ajeng Kartini hidup di masa kini, menurutnya, Kartini akan mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak terjebak pada simbol dan seremoni semata.
“Kartini akan menuntut keberanian dan ketulusan untuk benar-benar menghadirkan keadilan bagi perempuan, terutama mereka yang masih terpinggirkan,” pungkasnya.*
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
