DONGGALA MEDIA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Donggala, Fany Sirey Mowar, menegaskan bahwa semangat emansipasi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kehidupan perempuan, khususnya di daerah.
“Perempuan tidak cukup hanya diberi panggung saat seremoni, tetapi harus diberi ruang dalam kebijakan,” tegas politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 meliputi Kecamatan Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, dan Balaesang Tanjung itu.
Menurut Fany, perjuangan nyata yang terus didorong di DPRD meliputi program pemberdayaan ekonomi perempuan, dukungan bagi UMKM ibu rumah tangga, peningkatan akses pasar produk lokal, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Ia menekankan, semangat Kartini masa kini harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan sekadar simbol di spanduk peringatan.
Fany juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap perempuan di wilayah pedesaan yang selama ini kerap terpinggirkan. Ia menilai, semangat Kartini harus hadir melalui kebijakan yang membuka akses pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha, perlindungan hukum, hingga layanan kesehatan yang merata sampai ke desa terpencil.
“Perempuan desa adalah kekuatan besar yang sering luput dari perhatian. Negara tidak boleh hanya hadir di kota,” ujarnya.
Terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Fany menyebut hal tersebut sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan sistematis. DPRD, kata dia, memiliki peran penting dalam mendorong penguatan regulasi perlindungan, memastikan ketersediaan anggaran untuk pendampingan korban, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ukuran daerah maju bukan hanya dari bangunan fisik, tetapi seberapa aman perempuan dan anak hidup di dalamnya,” katanya.
Dalam sektor ekonomi, Fany mendorong perempuan agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi pelaku utama. Program pelatihan usaha, bantuan modal bergulir, pendampingan UMKM, hingga digitalisasi pemasaran dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa suara perempuan dalam proses penyusunan APBD di Donggala masih perlu diperkuat. Ia mengaku konsisten memperjuangkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi alat keadilan sosial. Jika perempuan belum merasakan manfaatnya, berarti masih banyak yang harus dibenahi,” tegasnya.
Menjawab anggapan bahwa perempuan di politik hanya pelengkap kuota 30 persen, Fany menegaskan bahwa kehadirannya di parlemen bukan untuk memenuhi angka, melainkan membawa perubahan nyata.
“Saya tidak ingin dikenal karena kuota, tetapi karena kerja nyata. Kursi legislatif bukan simbol, tetapi amanah,” ujarnya.
Ia juga mengakui tantangan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Donggala. Namun, menurutnya, hal itu dijawab dengan kerja, kapasitas, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Fany menilai keberhasilan perjuangannya tidak diukur dari jabatan, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Indikatornya antara lain meningkatnya jumlah UMKM perempuan, partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya akses layanan kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, ia juga menyoroti kesenjangan antara perempuan di wilayah perkotaan dan pelosok Donggala yang masih cukup nyata, terutama dalam hal infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, akses internet, dan peluang usaha.
Untuk itu, ia mendorong pemerataan pembangunan sebagai solusi utama, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan dan pelatihan, hingga pembukaan akses digital bagi masyarakat desa.
“Perempuan di desa punya potensi besar. Jangan dibiarkan tertinggal hanya karena lokasi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fany menyampaikan refleksi kritis seandainya R.A. Kartini masih hidup saat ini.
Menurutnya, Kartini akan mengingatkan para wakil rakyat perempuan agar tidak menjadikan jabatan sekadar simbol, melainkan hadir di tengah masyarakat dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Perempuan bukan pelengkap sejarah, tetapi penentu masa depan. Tugas kami hari ini memastikan semangat itu hadir dalam kebijakan, anggaran, dan keberpihakan secara nyata,” pungkasnya.*
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
