DONGGALA MEDIA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Donggala mulai menunjukkan perkembangan setelah sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai belum jelas arah realisasinya.
Pemerintah daerah kini mengklaim proses persiapan terus berjalan, mulai dari survei lapangan, penyiapan lahan, hingga penyusunan data sosial ekonomi masyarakat nelayan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assagaf, kepada Donggala Media pada Senin (18/5/2026), menegaskan bahwa program KNMP sudah ditetapkan sebagai lokasi prioritas (Lopri) berdasarkan usulan resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui Dinas Perikanan.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih sudah ditetapkan Lopri sesuai usulan Kabupaten Donggala melalui Dinas Perikanan,” ujarnya.
Ali menyebut sejumlah wilayah pesisir Donggala masuk dalam prioritas pengembangan program nasional tersebut.
Di Kecamatan Banawa meliputi Kelurahan Boneoge dan Dusun Kulolu Kelurahan Ganti.
Kemudian Kecamatan Sindue di Desa Lero, Kecamatan Sindue Tombusabora di Desa Batusuya, Kecamatan Balaesang di Desa Labean, Kecamatan Sojol di Desa Tonggolobibi, serta Kecamatan Sojol Utara di Desa Ogoamas.
Menurutnya, Tim Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan survei awal di beberapa titik utama, yakni Boneoge, Kulolu, Lero dan Batusuya.
Tidak hanya itu, tahapan lanjutan juga mulai berjalan melalui pengukuran topografi di lokasi Boneoge, Kulolu dan Lero.
Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan teknis kawasan calon pembangunan KNMP.
Namun demikian, pekerjaan besar pemerintah daerah justru baru dimulai. Sebab hingga saat ini, Pemkab Donggala masih berkutat pada proses penyiapan lahan yang akan menjadi kawasan inti pembangunan kampung nelayan.
Ali Assagaf mengungkapkan pemerintah daerah masih menunggu proses penilaian harga pembebasan lahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Proses tersebut ditindaklanjuti melalui tim dari Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Permukiman.
“Pemda lagi siapkan lahan kampung nelayan. Sementara menunggu dari KJPP untuk melakukan penilaian harga pembebasan lahan calon Kampung Nelayan Merah Putih,” jelasnya.
Di sisi lain, Dinas Perikanan juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait tata ruang kawasan pesisir yang akan menjadi lokasi pembangunan KNMP.
Langkah itu dinilai penting karena proyek Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan permukiman biasa, melainkan kawasan terpadu yang menyangkut aktivitas ekonomi, infrastruktur perikanan, hingga keberlanjutan wilayah pesisir.
Ali mengatakan seluruh data pendukung yang sedang disiapkan nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Tim Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari proses lanjutan penetapan pembangunan.
Tidak berhenti pada aspek teknis, Dinas Perikanan juga tengah membentuk tim ketiga yang bertugas melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di wilayah calon lokasi KNMP.
Langkah ini menjadi penting agar pembangunan kampung nelayan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir dan tidak sekadar menjadi proyek fisik semata.
“Dinas Perikanan juga sedang siapkan tim ketiga untuk melihat sosial ekonomi perikanan di wilayah calon lokasi KNMP,” kata Ali.
Menariknya, program Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 disebut akan menggunakan pola kawasan kampung nelayan inti dan kawasan penyangga.
Berdasarkan hasil survei awal dari KKP, Dusun Kulolu berpeluang menjadi kawasan inti atau pusat pembangunan kampung nelayan, sementara Boneoge menjadi kawasan penyangga.
Namun skema itu masih bisa berubah menyesuaikan luas lahan dan dominasi mata pencaharian masyarakat nelayan.
Meski perkembangan ini mulai memberi gambaran arah program, publik tetap menuntut transparansi dan kepastian waktu realisasi. Sebab masyarakat pesisir Donggala sudah terlalu sering mendengar rencana besar pembangunan tanpa kejelasan kapan benar-benar diwujudkan.
Sorotan terhadap program ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu.
Di tengah gaung pembangunan kawasan nelayan nasional itu, masyarakat Donggala tidak ingin daerahnya hanya tercatat dalam daftar usulan tanpa hasil nyata di lapangan.
Kini tantangan terbesar Pemkab Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Vera Elena Laruni adalah membuktikan bahwa program ini benar-benar dapat diwujudkan dan bukan sekadar proyek administratif yang berhenti di meja koordinasi dan survei teknis. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
