DONGGALA MEDIA — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Nasional 25 April 2026 menjadi refleksi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di Kabupaten Donggala.
Ketua Komisi I DPRD Donggala, Muhammad Irvan, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada isu-isu strategis seperti P3K, kemiskinan, stunting, hingga infrastruktur.
Legislator Irvan menjelaskan, sejak awal Komisi I konsisten mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanah peraturan perundang-undangan. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, persoalan ini bermula dari penetapan formasi yang mencapai sekitar 3.500 orang, merujuk pada implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB dan BKN. Namun dalam perjalanannya, muncul kendala pada aspek penggajian karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Dalam aturan jelas disebutkan bahwa gaji P3K di daerah bersumber dari APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini yang kemudian memicu polemik,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi I terus mengawal persoalan tersebut hingga akhirnya sebanyak 1.820 P3K berhasil diakomodasi dan menerima SK pengangkatan pada akhir 2025. Ia mengakui sempat terjadi keterlambatan pembayaran hak, namun Pemkab Donggala dinilai tetap berupaya mencari solusi.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Irvan menyebut pihaknya lebih banyak bekerja tanpa sorotan publik.
“Kami bekerja dalam diam, tapi hasilnya bisa dilihat. Kami punya rencana kerja dan itu kami jalankan,” tegas politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, dan Balaesang Tanjung itu.
Terkait kemiskinan, Komisi I terus melakukan evaluasi program bersama OPD mitra kerja untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaktepatan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Masih banyak data yang tidak sesuai kriteria. Ini sudah kami sampaikan melalui RDP agar segera dilakukan validasi oleh OPD terkait,” jelasnya.
Sementara itu, dalam penanganan stunting, Komisi I menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Pihaknya meminta data riil angka stunting per kecamatan dalam dua tahun terakhir guna mengukur capaian penurunan setiap tahunnya.
“Tanpa data yang valid, mustahil kita bisa menurunkan angka stunting secara efektif,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Irvan juga menyoroti masih banyaknya jalan rusak, terutama di wilayah Balaesang Tanjung. Ia menyebut DPRD telah berulang kali mengusulkan perbaikan, bahkan pada 2025 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar.
“Namun memang belum semua bisa diselesaikan. Ini akan terus kami dorong ke depan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya audit terhadap proyek infrastruktur yang tidak sesuai standar.
“Kami tegas, jika ada pekerjaan jalan yang tidak berkualitas, harus diaudit,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Irvan mengakui bahwa kinerja DPRD belum sepenuhnya sempurna. Namun pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti minimnya publikasi terhadap kinerja DPRD yang kerap memunculkan persepsi negatif di masyarakat.
“Perlu ada media khusus yang aktif memberitakan kerja DPRD agar masyarakat tahu bahwa kami bekerja, bukan sekadar datang, duduk, diam, dengar, lalu dapat uang,” pungkasnya.*
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
