DONGGALA MEDIA — Asisten II Setdakab Donggala, Muhammad Fahri, menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp45 juta masih dalam kategori wajar. Penilaian itu didasarkan pada kondisi pengelolaan destinasi wisata di Donggala yang hingga kini belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah.
Fahri menjelaskan, angka tersebut merefleksikan realitas di lapangan, di mana sumber penerimaan masih terbatas pada retribusi pintu masuk dan parkir.
“Kalau yang dijual hanya pintu masuk dan parkir, itu memang kondisi riil saat ini,” ujarnya dalam wawancara bersama Donggala Media, Kamis (23/4/2026).
Ia mencontohkan, setoran parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala dalam beberapa bulan terakhir baru mencapai sekitar Rp3 juta. Angka itu, menurut dia, menjadi indikator bahwa potensi PAD dari sektor tersebut belum tergarap optimal.
Karena itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penataan. Salah satu skemanya adalah pengambilalihan pengelolaan parkir di berbagai titik strategis oleh Dinas Perhubungan, termasuk di kawasan wisata, rumah sakit dan pasar.
“Supaya tidak ada lagi parkir liar yang tidak masuk ke PAD,” kata Fahri.
Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala, termasuk penyusunan simulasi sistem pemungutan yang lebih terintegrasi.
Di sektor pariwisata, Fahri menilai rendahnya PAD juga disebabkan belum adanya standar retribusi yang menyeluruh di dalam kawasan wisata. Ia mencontohkan kawasan Tanjung Karang yang hingga kini belum memiliki skema pungutan yang jelas untuk berbagai aktivitas wisata, seperti wahana permainan air maupun perahu wisata.
“Semua aktivitas di dalam kawasan seharusnya terpotret sebagai objek retribusi, termasuk pajak restoran,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah daerah tengah menggodok regulasi berbasis digital melalui sistem pembayaran non-tunai. Skema yang disiapkan antara lain penggunaan QRIS hingga penerapan portal masuk berbasis barcode di destinasi wisata.
Dengan sistem tersebut, setiap transaksi di kawasan wisata diharapkan tercatat secara transparan dan langsung terhubung dengan penerimaan daerah. Adapun untuk lokasi yang belum memiliki infrastruktur pendukung, seperti listrik, akan diupayakan pemenuhannya secara bertahap.
Fahri menegaskan, capaian PAD sebesar Rp45 juta akan menjadi tidak wajar jika pemerintah daerah sudah melakukan intervensi penuh namun hasilnya tetap rendah. Namun dalam kondisi saat ini, dimana pengelolaan wisata masih didominasi masyarakat tanpa target dan standar dari pemerintah, angka tersebut dinilai masih rasional.
Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap slogan “Donggala Kota Wisata”. Menurut dia, konsep kota wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi harus didukung fasilitas yang memungkinkan wisatawan menikmati destinasi secara utuh, termasuk akomodasi dan layanan penunjang.
“Kalau hanya datang lalu pulang, itu bukan kota wisata. Wisata harus bisa dinikmati,” kata Fahri.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan daerah, hingga DPRD. Tanpa kolaborasi lintas sektor, pengembangan pariwisata dinilai sulit mencapai hasil optimal.
Fahri mengakui keterbatasan anggaran juga menjadi kendala. Dengan alokasi sekitar Rp250 juta per OPD, ruang gerak dinilai sempit untuk menggodok sektor pariwisata secara signifikan. Karena itu, ia mendorong pendekatan kolaboratif agar beban tidak hanya ditanggung oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disparbudekraf) Kabupaten Donggala.
Ia menilai Disparbudekraf yang dipimpin Muhammad, telah memiliki rencana kerja yang jelas. Namun implementasinya membutuhkan dukungan konkret dari OPD lain, termasuk sektor UMKM.
“Tidak bisa satu dinas bekerja sendiri sementara yang lain hanya menonton,” ujarnya.*
(Teks: WAHID AGUS / Foto: IST / Editor: AULIA AM)
