DONGGALA MEDIA – Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 dinilai harus menjadi refleksi serius bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Donggala untuk mewujudkan slogan “Donggala Bangkit Donggala Berjaya” secara nyata dan tidak berhenti sebatas jargon politik.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Donggala, Soraya Sultan, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, persoalan stunting dan gizi buruk hingga kini masih menjadi indikator nyata kemiskinan akut yang membayangi Kabupaten Donggala.
Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya akses lapangan pekerjaan serta berbagai persoalan sosial ekonomi lain yang terus dirasakan masyarakat di salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tengah itu.
“Lingkaran kemiskinan yang seperti benang kusut semakin sulit terurai karena berbagai kebijakan pemerintah belum benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat,” demikian isi pernyataan tersebut.
DPC PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan konkret dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda usia produktif, baik yang putus sekolah maupun para sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, potensi sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan disebut masih sangat besar untuk dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif bagi generasi muda, termasuk Generasi Z.
Potensi wisata maritim di kawasan pesisir Donggala yang membentang dari Pantai Barat hingga wilayah perbatasan Sulawesi Barat juga dinilai memiliki daya tarik besar apabila dikelola secara kreatif dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, DPC PDI Perjuangan Donggala memandang tagline “Donggala Bangkit Donggala Berjaya” harus dieksplorasi secara mendalam dan realistis agar dapat diwujudkan secara konkret di tengah masyarakat.
Di sisi lain, mereka juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai memengaruhi banyak program pembangunan daerah. Kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada pengurangan transfer anggaran daerah, tetapi juga menghambat perputaran ekonomi masyarakat serta berbagai rencana pembangunan yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat.
Menurut DPC PDI Perjuangan, kondisi tersebut semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan solar, rencana kenaikan BBM, hingga terbatasnya pasokan energi sektor industri. Efek domino itu dinilai memperlebar jurang kemiskinan dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat kelas menengah, terutama di wilayah pedesaan Kabupaten Donggala yang sebagian besar wilayahnya merupakan desa.
“Sekitar 97 persen wilayah Donggala adalah desa, baik yang telah terjangkau akses transportasi maupun yang masih mengalami keterbatasan akses,” tulis DPC PDI Perjuangan Donggala.
DPC PDI Perjuangan juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus berani keluar dari zona nyaman ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi tambang galian.
Ketergantungan pada sektor tersebut dinilai berisiko tinggi memicu bencana hidrometeorologi di tengah ancaman krisis iklim, termasuk kekeringan dan rawan pangan.
Mereka mendorong agar pemerintah lebih fokus pada perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja produktif, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.
“Memang tidak mudah berpikir kritis di situasi yang sempit dan tetap bersikap humanis di tengah kondisi yang kurang logis. Namun nasib dan harapan rakyat Donggala hari ini berada di pundak pemerintah daerah,” demikian pernyataan itu.
Meski berbagai tantangan masih dihadapi, DPC PDI Perjuangan Donggala tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga optimisme dalam membangun daerah.
“Tetap optimis meskipun kondisi miris. Semoga momentum Hari Kebangkitan Nasional tetap memberi semangat bagi kita semua,” tutup pernyataan tersebut. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
