DONGGALA MEDIA — Ada fase dalam hidup ketika orang berhenti berharap dan mulai menyusun berkas. Fase itu sekarang sedang dijalani para honorer di Kabupaten Donggala. Bedanya, ini bukan lamaran kerja melainkan perlawanan administratif.
Di layar Facebook, Koordinator Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulawesi Tengah (Sulteng), Moh Raslin Chily, bicara dengan nada yang tidak lagi meledak-ledak. Lebih dingin. Lebih rapi. Seperti orang yang sudah berulangkali datang baik-baik, tapi selalu pulang dengan jawaban yang sama: “akan kami pertimbangkan.”
Didampingi pendiri Advokat Rakyat Sulteng, Agus Salim, ia bertemu Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Hasilnya? Bukan kabar buruk, tapi juga bukan kabar yang bisa langsung dirayakan. Kira-kira seperti dapat balasan chat: dibaca, tapi belum tentu dibalas serius.
Masalah yang digaungkan kali ini ialah status honorer yang digantung terlalu lama. Upaya “memparuhwaktukan” pegawai sudah ditempuh berkali-kali namun hasilnya masih nihil atau kalau mau lebih jujur tidak cukup terasa.
Akhirnya, konsolidasi yang dilakukan di Kantor Gubernur Sulteng pada Selasa (28/4/2026) jadi titik balik. Mereka sepakat mengumpulkan KTP, slip gaji dan Surat Keputusan (SK). Tiga benda yang biasanya cuma jadi syarat administrasi, kini naik kasta jadi alat bukti. Targetnya jelas untuk melayangkan somasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala. Kalau masih dianggap angin lalu, gugatan siap menyusul.
“Ini bukan soal diangkat atau tidak,” kata Raslin. “Ini soal integritas. Perjuangan kami seperti dianggap sebelah mata.”
Kalimat yang terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya “sebelah mata” sering kali lebih menyakitkan daripada penolakan terang-terangan.
Belum selesai di meja hukum, mereka juga menyiapkan jalanan sebagai panggung. Pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026, mereka akan berkumpul di Kantor Gubernur Sulteng pukul 13.30 Wita dan bergerak menuju kantor DPRD Provinsi.
Yang bikin ini beda adalah mereka tidak sekadar aksi lalu bubar. Mereka mau “tinggal”. Duduk. Kalau perlu, bermalam. Sebuah cara protes yang tidak berisik, tapi mengganggu. Seperti notifikasi yang tidak bisa di-swipe.
Aksi ini juga bukan gerakan satu kelompok. Selain SPHP Sulteng dan LBH Rakyat Sulteng, juga ada FPK Bangkit Sulteng, Aliansi Honorer Donggala Bersatu, Serikat Tani Sigi, sampai Forum Penyintas Hutan Kota. Nama boleh beda-beda, tapi rasa jengkelnya seragam: merasa cuma jadi catatan kaki dalam kebijakan.
Mereka bahkan menyasar beberapa titik lain diantaranya Satker Prasarana Strategis dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III. Artinya, ini bukan lagi sekadar urusan honorer tapi audit moral dan sistem yang dianggap terlalu santai menghadapi nasib orang lain.
Di ujung cerita, kita sampai pada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar baru: berapa lama orang kuat menunggu sebelum akhirnya memilih melawan? (*)
(Teks: AULIA AM / Foto: Dokumentasi Facebook Moh Raslin Chily / Editor: WAHID AGUS)
