DONGGALA MEDIA – Kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala meraih penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi sorotan berbagai pihak.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Muhammad Irvan, menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, penanganan stunting, hingga penciptaan lapangan kerja.
Menurut Irvan, penghargaan dari Kemendagri bukan sekadar bentuk pengakuan administratif, melainkan indikator keberhasilan daerah dalam mengelola berbagai persoalan mendasar yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah upaya penanggulangan inflasi daerah.
Pemkab Donggala, kata dia, harus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan utama yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Pasokan beras, ikan, cabai, tomat, sayur-sayuran dan komoditas penting lainnya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai terjadi kekurangan bahkan kelangkaan di tengah masyarakat karena hal itu akan berdampak langsung pada kenaikan harga,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Muh. Irvan juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap hasil panen petani di wilayah Donggala.
Ia melihat adanya kecenderungan hasil pertanian lokal lebih banyak dijual ke luar daerah sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan stok di pasar lokal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi yang tepat, termasuk dalam pengendalian harga jual hasil pertanian agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat di dalam daerah.
Ia juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sistem pemantauan terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga. Setiap kenaikan harga harus segera dilaporkan sehingga pemerintah dapat mengambil langkah dan kebijakan yang tepat sasaran.
Di sektor ketenagakerjaan, Irvan menilai penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah.
Ia mendorong Pemkab Donggala membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut.
“Pemerintah harus memberikan kemudahan perizinan, menjamin keamanan investasi, dan menciptakan iklim usaha yang sehat agar investor tertarik masuk ke Donggala,” kata politisi asal Dapil 3 Kecamatan Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Balaesang itu.
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya yang menangani ketenagakerjaan dan transmigrasi, untuk terus meningkatkan program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sehingga mampu bersaing di pasar kerja.
Selain itu, peluang kerja bagi generasi muda melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri juga perlu diperluas melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Tak hanya itu, Irvan menyoroti pentingnya pembenahan data kemiskinan dan stunting yang selama ini menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, validitas data menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Karena itu, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan target yang jelas melalui OPD terkait seperti Dinas Sosial dan instansi yang menangani pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Data yang akurat sangat penting agar program bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Tanpa data yang baik, sulit mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan maupun penurunan stunting,” jelasnya.
Irvan menilai kegagalan meraih penghargaan dari Kemendagri harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada penyelesaian persoalan dasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat Donggala.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berinovasi. Justru dalam kondisi anggaran yang sempit, pemerintah dituntut lebih kreatif dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dibutuhkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam merencanakan APBD. Anggaran yang ada harus benar-benar difokuskan untuk menyelesaikan masalah utama masyarakat,” tegasnya.
Menurut Irvan, keberhasilan pembangunan daerah tidak akan tercapai apabila angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Oleh karena itu, seluruh program pemerintah harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita berharap kegagalan ini menjadi momentum evaluasi bagi Pemkab Donggala untuk bekerja lebih fokus dan terukur. Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
