DONGGALA MEDIA – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2026 menjadi refleksi penting bagi kondisi Kabupaten Donggala.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Donggala, Abd. Rasyid, menegaskan bahwa semangat kebangkitan tidak boleh berhenti pada slogan semata, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam wawancara pada Selasa (19/5/2026), Abd. Rasyid menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih membelit Donggala, mulai dari tingginya angka kemiskinan, stunting, sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), polemik tenaga P3K, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan dan komunikasi politik daerah.
Menurutnya, slogan “Donggala Bangkit dan Berjaya” yang digaungkan Bupati Vera Elena Laruni merupakan visi yang baik dan harus dihormati. Namun, ia mengingatkan bahwa slogan tersebut harus diwujudkan dalam kerja nyata.
“Sebagai partai dakwah dan pelayan masyarakat, PKS memandang setiap slogan kebaikan sebagai doa dan ikhtiar yang harus dihormati. Tapi momentum Harkitnas ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan tidak boleh berhenti di atas kertas atau sekadar slogan,” tegas Abd. Rasyid yang baru saja menyandang gelar S2 Magister Hukum.
Ia menilai fakta bahwa Donggala masih berada di posisi kedua tertinggi angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menjadi alarm serius bagi seluruh pihak.
“Slogan ini harus menjadi pelecut bagi eksekutif untuk bekerja luar biasa agar ada sinkronisasi antara narasi pembangunan dan realitas isi dompet masyarakat,” ujarnya.
Kebangkitan Dinilai Masih Tahap Proses
Abd. Rasyid mengakui bahwa satu tahun pemerintahan Bupati Vera Elena Laruni masih merupakan fase transisi dan peletakan pondasi pembangunan. Ia melihat ada sejumlah upaya yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, ukuran kebangkitan sejati bukan terletak pada narasi politik, melainkan pada dampak yang dirasakan langsung masyarakat.
“Bagi PKS, tanda kebangkitan yang sejati adalah ketika daya beli masyarakat meningkat, infrastruktur ekonomi merata, dan angka kemiskinan menurun. Saat ini semua itu masih dalam tahap perjuangan berat,” katanya.
Ia menegaskan tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah membuktikan bahwa slogan “Donggala Bangkit dan Berjaya” bukan sekadar jargon politik, tetapi komitmen kesejahteraan yang nyata.
Soroti Penanganan Stunting yang Dinilai Masih Normatif
PKS Donggala juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan stunting yang masih tinggi di daerah tersebut.
Menurut Abd. Rasyid, stunting bukan sekadar persoalan statistik, melainkan ancaman serius terhadap masa depan generasi Donggala.
“Penanganan stunting selama ini masih cenderung normatif dan terjebak pada pola birokrasi yang kaku dari tahun ke tahun. Pemerintah butuh political will yang lebih berani,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi dan rapat koordinasi, tetapi harus melakukan intervensi langsung kepada ibu hamil dan balita di kantong-kantong kemiskinan, termasuk memastikan akses air bersih bagi masyarakat.
PKS, kata dia, melalui anggota DPRD akan terus mendorong agar anggaran penanganan stunting benar-benar tepat sasaran dan dievaluasi berdasarkan hasil nyata di lapangan.
Anak Muda Sulit Kerja Jadi Potret Ironis
Dalam wawancara tersebut, Abd. Rasyid juga menyoroti sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda Donggala, termasuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
Ia menyebut kondisi itu sebagai potret ironis yang memprihatinkan.
“Kita melahirkan anak-anak muda yang cerdas dan berpendidikan, tetapi daerah belum mampu menyediakan wadah yang layak bagi mereka,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih agresif membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital, sekaligus menyinkronkan dunia pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
Ia menilai pemerintah memang belum bisa disebut gagal sepenuhnya, namun harus lebih optimal dan fokus dalam menata strategi ketenagakerjaan bagi pemuda.
PAD Rendah dan Pengelolaan Potensi Daerah Dinilai Lemah
Abd. Rasyid juga mengkritik lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masalah mendasar terletak pada rendahnya inovasi, lemahnya pemanfaatan teknologi, serta belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.
“Pengelolaan PAD kita masih sangat konvensional. Kita punya banyak aset dan potensi, tetapi kebocoran di lapangan dan tata kelola yang belum transparan membuat PAD jalan di tempat,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah segera melakukan digitalisasi sistem pendapatan daerah secara menyeluruh dan menghilangkan ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah.
Ia juga menilai kemiskinan di Donggala bukan disebabkan minimnya sumber daya alam, melainkan lemahnya strategi pengelolaan.
“Donggala terlalu lama nyaman bergantung pada dana transfer pusat. Potensi perikanan, pertanian, dan pariwisata masih dikelola secara tradisional tanpa hilirisasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Kritik Keras Soal Polemik P3K
Terkait polemik tenaga P3K yang terancam dirumahkan akibat keterbatasan anggaran, PKS menyatakan keprihatinan mendalam.
Abd. Rasyid menyebut kondisi tersebut sebagai bukti lemahnya perencanaan keuangan daerah dan kurang matang dalam mengantisipasi perubahan regulasi.
“Sungguh tidak adil jika tenaga honorer atau P3K yang telah mengabdi justru menjadi korban dari lemahnya antisipasi perubahan dan manajemen anggaran,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah mencari solusi kreatif karena persoalan itu menyangkut nasib keluarga para tenaga P3K.
Pemda dan DPRD Dinilai Perlu Perkuat Harmonisasi
Dalam aspek politik pemerintahan, Abd. Rasyid juga menyoroti hubungan pemerintah daerah dengan sebagian fraksi di DPRD yang dinilai belum harmonis.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan stabilitas politik dan komunikasi yang sehat.
“Jika hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis, yang dirugikan adalah rakyat karena kebijakan dan APBD bisa terhambat,” ujarnya.
Ia menilai fungsi komunikasi politik pemerintah daerah perlu diperkuat agar mampu merangkul semua elemen politik tanpa membeda-bedakan kelompok tertentu.
“Bupati harus menjadi pembina politik daerah yang merangkul semua warna,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya potensi ego sektoral dalam birokrasi yang dapat menghambat percepatan pembangunan.
“Visi Donggala Bangkit tidak akan berjalan jika di tubuh birokrasi sendiri masih ada mentalitas kotak-kotak,” tegasnya.
Ukuran Kebangkitan adalah Kesejahteraan Rakyat
Bagi PKS, kata Abd. Rasyid, indikator kebangkitan yang paling utama bukan pencitraan politik ataupun pembangunan fisik semata, melainkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kebangkitan sejati diukur dari seberapa mudah rakyat makan, seberapa murah biaya berobat, seberapa merata akses pendidikan, dan seberapa turun angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia mengatakan hingga hari ini Donggala masih berjuang keluar dari persoalan lama, terutama kemiskinan dan keterbatasan ekonomi masyarakat.
PKS juga memberi kritik mendasar terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Vera Elena Laruni yang dinilai masih membutuhkan akselerasi dan ketajaman skala prioritas program.
Meski demikian, Abd. Rasyid tetap memberikan apresiasi terhadap langkah penataan birokrasi yang mulai diarahkan pada sistem meritokrasi.
“Kami ingin melihat kebijakan yang lebih fokus dan eksekusi anggaran yang lebih cepat menyentuh masyarakat bawah,” katanya.
Harkitnas Jadi Momentum Evaluasi Bersama
Menutup pernyataannya, Abd. Rasyid menegaskan bahwa jika beberapa tahun ke depan kondisi ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan PAD Donggala tidak berubah secara signifikan, maka semua pihak harus berani mengakui kegagalan bersama.
“Jika indikator makro ekonomi tetap stagnan, maka secara objektif kita semua telah gagal. Slogan ‘Donggala Bangkit dan Berjaya’ hanya akan dicatat sejarah sebagai pemanis retorika tanpa makna,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen daerah untuk menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum pembuktian dan pembenahan total demi masa depan Donggala.
“PKS Donggala siap bahu-membahu bersama seluruh elemen daerah untuk membawa Donggala benar-benar bangkit, keluar dari zona kemiskinan, menuju kejayaan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
