DONGGALA MEDIA — Ketua DPRD Kabupaten Donggala Moh. Yasin Lataka menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Donggala dan Google Indonesia dalam program Google For Education bukan sekadar seremoni penandatanganan nota kesepakatan (MoU), melainkan langkah nyata menuju transformasi pendidikan digital dan pembentukan sekolah berstandar internasional di Donggala.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Moh Yasin Lataka saat memberikan pandangannya terkait penandatanganan MoU pendidikan digital antara Pemkab Donggala dan Google Indonesia, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, komitmen Pemkab Donggala terhadap kemajuan pendidikan sebenarnya telah dipersiapkan jauh hari melalui lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah.
“Pemda Donggala jauh-jauh hari telah menyiapkan keberpihakan terkait kemajuan dunia pendidikan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2023. Sehingga MoU dengan PT Google ini adalah bukti awal dan nyata dari perda tersebut,” ujar Yasin.
Ia mengakui persoalan infrastruktur seperti jaringan internet dan listrik masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah terpencil. Karena itu, implementasi program dilakukan secara bertahap dengan skema minimal satu sekolah per kecamatan dijadikan sekolah percontohan digital.
“Terkait infrastruktur memang menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu program ini dilakukan bertahap, mulai dari per kecamatan minimal satu sekolah dulu menjadi percontohan,” katanya.
Ketua DPRD Donggala itu juga menegaskan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program digitalisasi pendidikan tidak bisa ditawar.
Menurutnya, target awal dari kerja sama tersebut adalah menyiapkan sumber daya guru agar mampu menjadi penggerak transformasi digital di sekolah masing-masing.
“Pengawasan DPRD itu tidak tawar-menawar karena itu tugas utama lembaga ini. Tetapi target awal MoU ini adalah menyiapkan guru-gurunya dulu sehingga mereka menjadi tutor yang mentransfer ilmu dan keahlian kepada siswa,” jelasnya.
Yasin menyebut, cita-cita besar Pemkab dan DPRD Donggala saat ini adalah mendorong dunia pendidikan daerah menuju standar internasional, meski di sisi lain masih dihadapkan pada keterbatasan guru, fasilitas, dan tingkat literasi.
“Kita harus punya mimpi dan visi menjadikan pendidikan Donggala berstandar internasional. Keterbatasan guru, fasilitas, dan literasi itu yang perlu diintervensi pemerintah secara bertahap,” ungkapnya.
Terkait keterbatasan fiskal daerah, ia mengatakan kerja sama dengan Google Indonesia justru dirancang agar tidak membebani daerah dengan pengadaan fasilitas baru secara besar-besaran.
Menurutnya, sekolah cukup memanfaatkan sarana yang sudah ada.
“Sesuai petunjuk dari pihak PT Google, kemitraan ini tidak harus pengadaan peralatan baru. Cukup memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki sekolah saat ini, dan mereka akan pandu serta kawal, bahkan ada yang gratis,” ujarnya.
DPRD Donggala, lanjutnya, juga mendorong lahirnya lebih banyak sumber daya manusia seperti Andi Fahrul yang telah memiliki sertifikasi Google Certified Trainer (GCT).
“Pemerintah Kabupaten Donggala harus mengubah mindset bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Minimal Donggala harus punya tiga guru seperti Andi Fahrul,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan terlibat langsung mengawal implementasi digitalisasi pendidikan agar seluruh sekolah mendapatkan akses teknologi, termasuk sekolah di daerah terpencil seperti Pinembani.
“Contoh yang diperlihatkan kepada kami saat penandatanganan MoU, banyak daerah yang medannya lebih sulit seperti Papua dan Kalimantan Utara bisa berhasil. Jadi Donggala juga harus bisa,” katanya.
Ketua Dewan Moh Yasin menegaskan, program kerja sama dengan Google Indonesia dirancang untuk jangka panjang dan akan terus berlanjut pada masa mendatang.
“Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar di dunia pendidikan. Ending dari MoU ini adalah menciptakan Sekolah Rujukan Google (SRG), menciptakan guru-guru seperti Andi Fahrul, dan melahirkan siswa yang melek teknologi digital melalui binaan PT Google Indonesia,” tutupnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
