DONGGALA MEDIA – Pelantikan pejabat di institusi hukum sering kali berlangsung rapi, singkat dan nyaris tanpa kejutan. Begitu pula yang terjadi di Aula Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Senin siang (9/2/2026), saat Ikram, S.H., resmi dilantik sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
Ikram menggantikan Chairul Firdaus Mokoginta, S.H., setelah sebelumnya menuntaskan masa tugas dua tahun sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Donggala. Prosesi pelantikan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Saptono, S.H., dan disaksikan jajaran pejabat struktural kejaksaan setempat. Semua berjalan tertib. Nyaris terlalu tertib.
Namun, di balik kesederhanaan seremoni, kursi Pidsus menyimpan beban yang tak ringan. Di ruang inilah perkara-perkara yang menyentuh kepentingan publik—terutama tindak pidana korupsi—ditentukan arahnya: berlanjut, berhenti atau sekadar berputar-putar di meja administrasi.
Rotasi jabatan semacam ini tentu sah dan lazim dalam birokrasi penegakan hukum. Tapi bagi publik, yang berganti bukan sekadar nama di papan jabatan. Yang diuji adalah keberanian, konsistensi dan ketegasan. Sebab hukum dalam praktiknya sering kali tidak kekurangan aturan, hanya kekurangan nyali.
Pengalaman Ikram di bidang intelijen memberi harapan. Setidaknya, ia datang dengan bekal membaca situasi dan jejaring. Namun pengalaman saja tidak otomatis menjelma menjadi keberanian. Apakah modal itu akan menjadi penanganan perkara yang tajam dan transparan? Ataukah berakhir sebagai rutinitas baru yang cepat dilupakan?
Pelantikan telah selesai. Sumpah jabatan telah diucapkan. Selebihnya, waktu dan perkara yang akan menjawab. Publik hanya punya satu permintaan sederhana: jangan biarkan kursi Pidsus sekadar menjadi tempat duduk yang empuk, tapi ruang kerja yang benar-benar menegakkan hukum.*
(Teks: Aulia AM / Foto: IST / Editor: Wahid Agus)
