DONGGALA MEDIA — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Abdul Halim Lanadjo, angkat bicara menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait kunjungan lapangan yang disebut sebagai bagian dari “pemetaan masalah dan awal perubahan” di sektor pendidikan.
Halim yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Donggala menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dan komprehensif dari hasil pemetaan yang dimaksud.
“Sampai saat ini, Komisi I belum menerima laporan resmi dan komprehensif terkait hasil pemetaan masalah tersebut. Dari sisi pengawasan, setiap kegiatan lapangan harus ditindaklanjuti dengan data tertulis, terukur, dan bisa diuji,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penyampaian data yang lebih terstruktur agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan.
Lebih lanjut, Halim menyoroti pernyataan Kadisdik yang menyebut “kita masih sekolah tapi tidak belajar” sebagai sinyal serius yang tidak bisa dianggap biasa.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mengarah pada masalah sistemik.
Tanggung jawabnya tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, namun sebagai leading sector, Dinas Pendidikan tetap menjadi pihak utama yang harus memastikan perbaikan sistem berjalan,” ujarnya.
Terkait rencana perubahan mindset tenaga pendidik, ia mengingatkan agar hal tersebut tidak berhenti sebagai jargon.
“Kita berharap perubahan mindset ini tidak sekadar wacana. Memang ini proses yang tidak mudah dan butuh waktu, tetapi harus ada indikator konkret. Misalnya peningkatan hasil belajar siswa, kehadiran dan kinerja guru, metode pembelajaran yang lebih aktif, serta hasil supervisi lapangan. Semua itu harus dilaporkan secara berkala,” jelasnya.
Halim juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang valid dan terbuka sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong penguatan sistem data di sektor pendidikan.
“Terkait sarana-prasarana dan program revitalisasi sekolah, kami berkomitmen memastikan program berjalan tepat sasaran melalui pengawasan dan penganggaran berbasis kebutuhan prioritas,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah digitalisasi pendidikan yang mulai diinisiasi oleh Dinas Pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya memperhatikan kesiapan infrastruktur di setiap wilayah.
“Digitalisasi adalah langkah baik, tetapi harus dilakukan bertahap agar tidak memperlebar kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan,” katanya.
Dalam hal penganggaran, DPRD, lanjut Halim, terus mendorong agar alokasi pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, bukan sekadar belanja rutin administratif.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-aktor pendidikan agar setiap program berjalan lebih efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Komisi I akan terus mengawal program-program yang berjalan dengan mendorong adanya kerangka waktu yang jelas, target capaian, serta evaluasi berkala agar progresnya dapat terpantau,” ungkapnya.
Lebih jauh, Halim memastikan DPRD tidak ingin kunjungan kerja hanya berhenti pada laporan administratif tanpa dampak nyata.
“Kami akan mengaitkan hasil kunjungan dengan kebijakan dan penganggaran, sehingga benar-benar berdampak pada siswa, baik dari sisi kualitas pembelajaran maupun fasilitas yang mereka terima,” pungkasnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
