DONGGALA MEDIA – Kegagalan Kabupaten Donggala masuk dalam jajaran daerah peraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada kategori pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan creative financing tidak lantas menunjukkan minimnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Moh. Yasin Lataka, menegaskan berbagai program strategis telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk menjawab sejumlah indikator yang menjadi penilaian Kemendagri tersebut.
Politisi Partai NasDem asal Kecamatan Balaesang Tanjung itu mengatakan, meski Donggala belum berhasil menempati posisi podium dalam penilaian nasional, sejumlah langkah nyata telah dilakukan pemerintah daerah di berbagai sektor.
“Kalau dilihat dari kerja-kerja yang dilakukan pemerintah daerah, upaya ke arah perbaikan itu sudah berjalan. Memang secara penilaian Kemendagri kita belum masuk peringkat terbaik, tetapi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terus dilaksanakan,” ujar Yasin saat diwawancarai Donggala Media, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, pada aspek pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Donggala berupaya memastikan ketersediaan pangan masyarakat melalui berbagai program di sektor pertanian.
Pemerintah, kata dia, telah melakukan pengadaan bibit padi unggul, bibit jagung, hingga bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) guna meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga cadangan pangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga rutin melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Beberapa kali dilakukan blusukan ke pasar-pasar. Alhamdulillah harga kebutuhan pokok masih relatif aman dan terkendali. Kegiatan itu juga menjadi sarana komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kondisi riil di lapangan bisa diketahui,” jelasnya.
Yasin menilai kondisi tersebut menunjukkan inflasi di Donggala masih berada pada tingkat yang terkendali meskipun belum mampu mengantarkan daerah itu meraih penghargaan dari Kemendagri.
Pada sektor ketenagakerjaan, DPRD menilai pemerintah daerah telah berupaya menekan angka pengangguran melalui penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta intervensi pada sektor pertanian yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup besar.
“Pemerintah telah mendorong penguatan UMKM dan memberikan perhatian pada sektor pertanian yang memang sangat terbuka dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” katanya.
Terkait pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, Yasin menyebut sejumlah program telah berjalan sepanjang tahun 2026.
Salah satunya melalui program bedah rumah tidak layak huni yang menyasar sekitar 500 unit rumah warga.
Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan jaringan irigasi desa dan pengadaan pompa air untuk wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih maupun kebutuhan pertanian.
“Program-program tersebut merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.
Sementara untuk percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Donggala terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak melalui pemeriksaan rutin sejak masa kehamilan, pengaktifan posyandu, serta pelibatan berbagai pihak dalam upaya edukasi dan pemantauan.
Menurut Yasin, program tersebut melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, puskesmas, tokoh masyarakat hingga perusahaan yang berpartisipasi dalam mendukung Gerakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S).
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu pemerintah melibatkan banyak pihak agar edukasi dan pemantauan terhadap ibu hamil dan balita dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Di sisi lain, terkait aspek kreativitas pembiayaan daerah atau creative financing, Yasin mengungkapkan DPRD bersama pemerintah daerah telah mendorong sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Donggala.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah, terutama OPD yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah.
Langkah tersebut bertujuan meminimalisasi potensi kebocoran sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan pendataan dan pemanfaatan aset milik daerah agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Tak hanya itu, DPRD bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait saat ini juga tengah melakukan pendataan untuk memperoleh data yang valid terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Donggala.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih fokus mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pelatihan UMKM, serta pelestarian lingkungan.
“DPRD bersama pemerintah juga sedang melakukan pendataan agar pemanfaatan CSR perusahaan benar-benar terarah dan mendukung program pembangunan daerah,” katanya.
Yasin menambahkan, pemerintah daerah juga terus membangun kemitraan dengan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut telah mulai dijalankan dan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.
“Insya Allah berbagai program ini sudah mulai berjalan. Harapannya dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan secara bertahap sehingga mampu memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Donggala,” tutupnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
