DONGGALA MEDIA — Momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 tidak dimaknai sebagai seremoni belaka oleh Abd. Rasyid. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Donggala itu justru menjadikannya sebagai titik evaluasi tajam terhadap kinerja sektor pendidikan daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora).
Sebagai politisi yang telah dua periode duduk di DPRD Donggala (2014–2024), Abd. Rasyid menilai arah kebijakan pendidikan daerah belum menunjukkan lompatan strategis yang berarti.
“Secara objektif, kinerja Disdikpora masih berjalan di tempat. Upaya administratif memang ada, tetapi belum cukup untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan, apalagi jika bicara pemerataan kualitas antarwilayah di Donggala,” tegasnya.
Ia menyoroti adanya gejala stagnasi yang terlihat dari belum optimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta masih tingginya angka putus sekolah di wilayah pelosok.
Menurutnya, pembangunan sarana di wilayah perkotaan tidak otomatis mencerminkan peningkatan kualitas manusia secara menyeluruh.
Masalah klasik yang terus berulang, kata dia, adalah ketimpangan distribusi guru dan fasilitas pendidikan. Tenaga pendidik cenderung menumpuk di daerah yang mudah dijangkau, sementara wilayah pegunungan dan terpencil justru kekurangan guru berkualitas.
“Tanpa keberanian dalam pemetaan dan kebijakan insentif khusus, persoalan ini akan terus menjadi beban sejarah. Ini bukan masalah baru, tapi terus dibiarkan,” ujarnya.
Dalam aspek anggaran, PKS melalui fraksinya di DPRD Donggala juga menyoroti lemahnya transparansi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Abd. Rasyid menegaskan bahwa anggaran seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan riil siswa dan kesejahteraan guru honorer, bukan habis pada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke ruang kelas.
“Kami terus mengingatkan agar setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar pendidikan. Jangan sampai lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa rekomendasi yang disampaikan fraksi PKS selama ini seringkali belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak eksekutif, dengan alasan keterbatasan fiskal daerah. Namun menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk lambannya perbaikan sistem.
Lebih jauh, Abd. Rasyid mengungkapkan kelemahan mendasar dalam tata kelola pendidikan di Donggala, yakni buruknya manajemen berbasis data. Ia menilai Disdikpora belum memiliki data akurat terkait kondisi sekolah rusak maupun kebutuhan guru per mata pelajaran, sehingga kebijakan sering kali tidak tepat sasaran.
Meski demikian, PKS tetap memberikan apresiasi terhadap beberapa program yang dinilai positif, seperti upaya digitalisasi pendidikan di sekolah percontohan dan bantuan seragam bagi siswa kurang mampu, meski dinilai masih perlu diperluas.
Sebagai partai dengan empat kursi di DPRD Donggala, PKS menegaskan perannya tidak berhenti pada seremoni atau wacana. Mereka mengklaim aktif melakukan pengawasan rutin serta mendorong anggota legislatif turun langsung ke daerah pemilihan untuk memastikan program berjalan sesuai realitas di lapangan.
Dalam agenda ke depan, PKS mendorong dua kebijakan prioritas, yakni pemberian insentif khusus bagi guru di wilayah terpencil serta program revitalisasi total ruang kelas dengan target nol sekolah rusak dalam lima tahun.
Di sisi lain, Abd. Rasyid juga menyinggung adanya hambatan struktural dan politis dalam birokrasi, termasuk penempatan pejabat yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu kesinambungan program pendidikan.
Namun demikian, ia mengapresiasi langkah Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, yang mulai menunjukkan komitmen dalam membangun sistem birokrasi berbasis merit.
“Kami melihat ada upaya perbaikan ke arah yang lebih sehat. Tinggal bagaimana konsistensi itu dijaga agar tidak kembali pada pola lama,” pungkasnya.(*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
