DONGGALA MEDIA – Sejumlah jawaban Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Donggala, Ansyar Setiadi, justru membuka fakta serius tentang kondisi pendidikan di daerah tersebut. Dari kekurangan guru yang belum terpetakan hingga ribuan anak putus sekolah, persoalan mendasar masih belum tertangani secara tuntas.
Berdasarkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Rapor Pendidikan 2025, tiga kecamatan dengan kondisi pendidikan terburuk saat ini adalah Pinembani, Banawa Selatan, dan Tanantovea. Namun, intervensi yang dilakukan masih bersifat umum, seperti pembinaan literasi, pelatihan guru, peningkatan sarana prasarana, hingga digitalisasi pembelajaran.
Yang menjadi sorotan, Disdikpora belum mampu memastikan jumlah riil kekurangan guru. Ansyar menyebut data tersebut masih dalam tahap pemetaan. Ia juga mengakui persoalan distribusi guru yang terus berulang setiap tahun disebabkan karena pengangkatan dan penempatan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di masing-masing sekolah.
“Untuk tanggung jawab distribusi guru, itu ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,” ujar Ansyar.
Di sisi infrastruktur, data Dapodik per 26 April mencatat sebanyak 457 ruang kelas rusak berat dan 908 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, penanganan baru menjangkau sekitar 100 satuan pendidikan dalam setahun terakhir. Keterbatasan ini diakui akibat efisiensi anggaran.
Ironisnya, ketika ditanya soal proporsi anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan siswa dibanding belanja birokrasi, Disdikpora belum dapat memberikan angka pasti. Dari total anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp54,2 miliar, persentase penggunaannya masih menunggu laporan.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah angka anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data verval BNBA 2025 dari Pusdatin Kemdikdasmen, jumlahnya mencapai 9.231 anak. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari ekonomi, akses, lingkungan keluarga, hingga kualitas sekolah yang rendah.
Namun, Disdikpora mengakui program pencegahan belum efektif. Rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya keseriusan para pemangku kepentingan disebut sebagai penyebab utama.
Di tengah dorongan digitalisasi, klaim akses internet disebut sudah menjangkau hampir seluruh kecamatan, didukung bantuan Starlink dari pemerintah pusat. Meski demikian, dinas belum memiliki data pasti terkait ketersediaan perangkat pembelajaran yang memadai di sekolah.
Dalam hal pengawasan, Disdikpora juga belum mencatat adanya sanksi tegas terhadap kepala sekolah atau guru yang tidak menjalankan standar pendidikan. Ke depan, dinas berencana menerapkan perjanjian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.
Sementara itu, indikator kesetaraan pendidikan antara desa dan kota masih bertumpu pada capaian prestasi siswa di ajang seni dan olahraga tingkat nasional, seperti FLS3N, O2SN, dan GSI. Namun, indikator ini dinilai belum cukup merepresentasikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Kondisi ini menunjukkan bahwa di balik berbagai rencana inovasi dan target ambisius, persoalan mendasar pendidikan di Donggala masih berkutat pada data yang belum solid, distribusi sumber daya yang belum merata, serta eksekusi program yang belum optimal. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
