DONGGALA MEDIA — Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Donggala tahun ini mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif Donggala.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Donggala, Jinurain Lamakatutu, menilai pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) justru menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan di daerah tersebut masih berada pada level yang sangat mendasar.
Sebagai Ketua KSPSI Kabupaten Donggala, Jinurain menegaskan bahwa momentum 1 Mei seharusnya menjadi ajang evaluasi serius, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Peringatan Hari Buruh harus menjadi titik refleksi. Apa yang disampaikan Kepala Dinas Nakertrans menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan kita belum terselesaikan secara struktural dan membutuhkan langkah yang lebih progresif serta berpihak pada rakyat pencari kerja,” tegasnya.
Ia mengapresiasi keterbukaan Kepala Dinas Nakertrans yang mengakui sejumlah persoalan, seperti rendahnya serapan tenaga kerja formal, stagnasi ekonomi daerah, lemahnya investasi, hingga belum optimalnya basis data pekerja rentan. Menurutnya, kejujuran tersebut penting sebagai dasar pembenahan.
Namun, di balik itu, Jinurain menyebut kondisi tersebut juga menjadi “alarm keras” bagi Pemerintah Kabupaten Donggala.
“Fakta bahwa hanya sebagian kecil program pelatihan yang benar-benar berujung pada penempatan kerja tidak bisa dianggap biasa. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelatihan kerja tidak boleh berhenti pada aspek administratif atau sekadar formalitas program. Masyarakat, kata dia, membutuhkan hasil konkret berupa pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan kepastian ekonomi.
“Kalau pelatihan diarahkan ke wirausaha, maka pemerintah wajib memastikan akses modal, pendampingan, dan pasar. Jangan sampai masyarakat hanya dilatih, lalu dilepas tanpa keberlanjutan,” tambahnya.
Lebih jauh, Jinurain juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara program pelatihan, kebutuhan industri, dan potensi lokal Donggala. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap sektor informal tanpa strategi peningkatan nilai tambah hanya akan memperpanjang stagnasi ekonomi.
“Kita butuh investasi produktif, penguatan UMKM, hilirisasi sektor unggulan, dan kebijakan nyata yang membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.
Dalam isu perlindungan pekerja rentan, DPRD menilai pendataan harus segera dituntaskan. Tanpa data yang akurat, kebijakan sosial dinilai berisiko tidak tepat sasaran.
“Negara harus hadir memastikan buruh, pekerja informal, dan kelas menengah rentan tidak semakin terpuruk akibat tekanan ekonomi,” katanya.
Jinurain juga menyinggung persoalan komitmen aparatur pemerintah terhadap daerah, khususnya terkait pejabat yang tidak menetap di Donggala. Ia menilai hal ini berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal.
“Kalau ingin ekonomi daerah bergerak, maka pemerintah juga harus memberi contoh, termasuk berbelanja dan beraktivitas di daerah sendiri,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, Komisi I DPRD Donggala menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan ketenagakerjaan secara serius, mulai dari efektivitas pelatihan, perlindungan buruh, hingga penyelesaian hubungan industrial.
Menutup pernyataannya, Jinurain mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan daerah sejatinya terletak pada kesejahteraan pekerja.
“Hari Buruh adalah pengingat bahwa pembangunan harus diukur dari sejauh mana rakyat mendapatkan pekerjaan layak, upah adil, dan masa depan yang lebih baik. Buruh bukan pelengkap pembangunan—buruh adalah kekuatan utama,” pungkasnya.
Ia pun menyampaikan pesan peringatan Hari Buruh 2026:
“Buruh Sejahtera, Indonesia Maju”, “Kerja Layak, Hidup Bermartabat”, dan “Satu Suara, Satu Perjuangan.” (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
