DONGGALA MEDIA – Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi, ke sejumlah sekolah di Kecamatan Tanantovea, Labuan dan Sindue, yang dilanjutkan ke kecamatan lainnya semoga tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
Tur ini memang penting, melihat langsung aktivitas belajar mengajar dan kondisi sarana-prasarana (sarpras). Namun pertanyaan yang lebih mendasar ialah “Apakah kunjungan seperti ini benar-benar mendorong perubahan atau sekadar mencatat ulang masalah lama yang belum juga tuntas?”
Di ruang-ruang kelas, aktivitas belajar terlihat berjalan. Guru mengajar, siswa hadir, rutinitas berlangsung. Tapi di balik itu, persoalan klasik masih terasa yaikni keterbatasan fasilitas, ketimpangan kualitas tenaga pendidik, hingga lingkungan belajar yang belum sepenuhnya layak.
Fakta bahwa kepala dinas perlu turun langsung untuk “melihat kondisi” justru mengindikasikan lemahnya sistem monitoring berbasis data yang seharusnya sudah bisa memberi gambaran utuh tanpa harus menunggu kunjungan fisik.
Pertemuan lanjutan yang menghadirkan perwakilan BPMP Kemendikdasmen, pengawas (korwas), korwil, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan menjadi forum strategis.
Diskusi tentang peningkatan mutu pendidikan tentu bukan hal baru. Hampir setiap forum menghasilkan rekomendasi yang serupa: Peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarpras, penguatan manajemen sekolah dan kolaborasi lintas pihak.
Masalahnya bukan pada kekurangan ide, tapi pada konsistensi eksekusi.
Pernyataan bahwa “kebersamaan adalah kunci keberhasilan” terdengar normatif—bahkan klise—jika tidak dibarengi dengan indikator yang jelas:
Siapa melakukan apa, dalam waktu berapa lama, dengan anggaran berapa dan bagaimana pengawasannya. Tanpa itu, kebersamaan hanya menjadi jargon yang nyaman diucapkan, tapi lemah dalam implementasi.
Jika serius ingin meningkatkan mutu pendidikan di Donggala, ada beberapa hal yang tidak bisa lagi ditunda:
Pertama, transparansi kondisi sarpras secara terbuka ke publik. Data harus bisa diakses, bukan hanya diketahui oleh dinas.
Kedua, evaluasi berbasis hasil belajar siswa, bukan sekadar aktivitas mengajar. Kehadiran guru tidak otomatis menjamin kualitas pembelajaran.
Ketiga, penguatan peran pengawas sekolah. Korwas tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur, tetapi harus menjadi aktor utama dalam memastikan standar pendidikan berjalan.
Keempat, komitmen anggaran yang jelas dan terukur. Rekomendasi tanpa dukungan dana adalah ilusi kebijakan.
Kunjungan ini seharusnya menjadi titik tekan, bukan sekadar catatan perjalanan dinas.
Donggala tidak kekurangan forum diskusi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengeksekusi hasilnya, bahkan jika itu berarti membongkar kebiasaan lama yang tidak efektif.
Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak diukur dari seberapa sering pejabat datang ke sekolah, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan siswa di dalam kelas. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
