DONGGALA MEDIA — Polemik tidak dilaksanakannya peringatan Hari Bumi 2026 oleh pemerintah daerah di Kabupaten Donggala memicu reaksi dari DPRD. Ketua Komisi III, Sudirman, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi kinerja.
Legislator Sudirman, politisi dari daerah pemilihan Kecamatan Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, dan Balaesang Tanjung, menyebut absennya kegiatan Hari Bumi tidak bisa dianggap sepele, terutama di tengah persoalan sampah yang masih nyata di lapangan.
“Berkaitan dengan peringatan Hari Bumi yang tidak dilaksanakan DLH dan masih banyaknya sampah yang ada, kami akan mengundang DLH untuk mencari solusi ke depannya. Termasuk mengevaluasi kinerja DLH dan dukungan anggaran pada dinas tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi klaim DLH yang menyebut kondisi lingkungan Donggala membaik. Menurutnya, penilaian tersebut tidak bisa hanya berpatokan pada kondisi di ibu kota kabupaten semata.
“Itu klaim sepihak. Mungkin hanya melihat ibu kota Donggala, yang memang ada perbaikan dibanding sebelumnya. Tapi harus dilihat secara utuh, termasuk wilayah tambang dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. DLH harus paham betul tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab mereka,” ujar Sudirman.
Pernyataan ini mempertegas bahwa DPRD tidak serta-merta menerima laporan DLH tanpa evaluasi menyeluruh, khususnya pada sektor-sektor yang rawan menimbulkan kerusakan lingkungan.
Meski demikian, Sudirman juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Berbicara soal lingkungan, ini bukan hanya tanggung jawab Komisi III atau dinas terkait. Semua elemen pemerintah harus bertanggung jawab atas situasi lingkungan saat ini, termasuk masyarakat yang juga harus menjaga lingkungan,” jelasnya.
Langkah pemanggilan DLH oleh Komisi III DPRD ini menjadi sorotan publik, terutama untuk melihat sejauh mana fungsi pengawasan legislatif benar-benar dijalankan. Di tengah kritik atas minimnya aksi konkret pada momentum Hari Bumi, publik kini menunggu apakah evaluasi tersebut akan berujung pada perbaikan nyata atau kembali berhenti pada wacana.*
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
