Setiap pagi kita bangun, buka ponsel, lalu disambut kabar dunia yang nadanya makin lama makin tinggi. Perang belum selesai di satu wilayah, ketegangan sudah muncul di wilayah lain. Blok-blok kekuatan global saling pamer alutsista, saling sindir di forum internasional, saling unjuk pengaruh di kawasan yang disebut-sebut paling strategis abad ini: Indo-Pacific.
Di tengah pusaran itu, Indonesia berdiri dengan wajah sok kalem tapi tetap waspada. Belum lama ini, Jakarta dan Canberra meresmikan penguatan kerja sama keamanan melalui perjanjian strategis antara Indonesia dan Australia. Langkah ini dibaca banyak analis sebagai respons atas memanasnya kontestasi kekuatan besar di kawasan. Kita tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu arah anginnya ke mana.
Lalu pertanyaannya: apa urusannya semua ini dengan Donggala?
Jawaban singkatnya: lebih banyak dari yang kita kira.
Donggala memang bukan Washington, bukan Beijing, bukan pula Canberra. Ia adalah kabupaten pesisir di Sulawesi Tengah dengan laut biru yang lebih sering dibicarakan dalam konteks wisata atau hasil tangkapan nelayan. Tapi justru karena berada di wilayah kepulauan yang menjadi jalur strategis, Donggala tidak sepenuhnya kebal dari riak global.
Geopolitik hari ini bukan cuma soal tank dan kapal induk. Ia menjalar lewat harga beras, nilai tukar rupiah, harga BBM, bahkan sampai ongkos kirim barang yang kita beli secara daring. Ketika konflik di satu kawasan membuat harga energi melonjak, dampaknya terasa sampai ke warung kecil. Ketika investor global panik dan menarik modal dari negara berkembang, nilai tukar goyah, harga kebutuhan ikut merambat naik.
Dan Donggala, seperti daerah lain, ikut merasakan efek domino itu.
Kita sering mengira geopolitik adalah urusan elit internasional yang berjas rapi dan berbicara dalam bahasa diplomatik. Padahal, efeknya bisa sesederhana ini: nelayan mengeluh harga solar, pedagang mengeluh harga gula, ibu rumah tangga mengeluh harga cabai. Dunia tegang, dapur pun ikut tegang.
Di sisi lain, kawasan Indo-Pacific menjadi panggung utama persaingan pengaruh. Jalur lautnya strategis, sumber dayanya melimpah dan posisi geografisnya menentukan arus perdagangan global. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, otomatis punya peran penting. Artinya, stabilitas kawasan bukan cuma isu luar negeri, tapi juga isu dalam negeri.
Donggala, dengan garis pantai dan aktivitas maritimnya adalah bagian kecil dari puzzle besar itu.
Lantas, apa yang bisa dilakukan Donggala?
Masa iya kita harus latihan evakuasi karena takut perang dunia?
Tidak juga. Justru yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan ketahanan.
Pertama, ketahanan ekonomi lokal.
Ketika dunia tidak stabil, daerah yang paling rentan adalah yang terlalu bergantung pada pasokan luar dan satu-dua sektor saja. Donggala perlu memperkuat ekonomi berbasis lokal yaitu pertanian, perikanan, UMKM dan industri kecil yang tidak mudah goyah hanya karena sentimen global. Ketahanan pangan bukan slogan romantis melainkan strategi bertahan hidup. Kalau harga impor melonjak, minimal kita masih punya produksi sendiri.
Kedua, literasi publik.
Kedengarannya berat, tapi penting. Warga perlu paham bahwa kenaikan harga atau perubahan kebijakan tertentu bisa jadi bukan semata-mata kesalahan pemerintah daerah melainkan efek dari situasi global. Dengan pemahaman itu, masyarakat tidak mudah terprovokasi narasi menyesatkan yang sering muncul saat situasi dunia memanas.
Di era media sosial, hoaks geopolitik lebih cepat menyebar daripada klarifikasinya. Sekali ada isu “perang besar segera pecah”, kepanikan bisa muncul lebih dulu daripada akal sehat. Di sini peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan media lokal menjadi krusial untuk menjaga suasana tetap waras.
Ketiga, penguatan solidaritas sosial.
Ini mungkin terdengar klise, tapi Donggala punya modal kuat di sini: budaya gotong royong. Dalam sejarahnya, masyarakat Donggala sudah teruji oleh bencana alam dan krisis. Dari situ lahir jejaring sosial yang rapat dan saling menopang. Dalam situasi global yang tak menentu, solidaritas seperti ini adalah aset strategis. Geopolitik bisa mengguncang pasar, tapi ia sulit mengguncang komunitas yang solid.
Keempat, perencanaan pembangunan yang adaptif.
Pemerintah daerah perlu memasukkan variabel ketidakpastian global dalam perencanaan jangka menengah. Misalnya, bagaimana jika harga bahan baku naik drastis? Bagaimana jika alokasi anggaran pusat terdampak kondisi global? Skenario-skenario ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan Donggala tidak gagap ketika dunia berubah lebih cepat dari prediksi.
Menariknya, di tengah ketegangan global, selalu ada peluang. Ketika negara-negara besar bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan, daerah-daerah yang siap bisa menarik investasi, kerja sama pendidikan atau pengembangan infrastruktur. Tapi syaratnya satu: stabilitas lokal. Tidak ada investor yang tertarik pada daerah yang mudah goyah oleh isu.
Jadi mungkin begini kesimpulannya: Donggala tidak perlu ikut-ikutan tegang hanya karena dunia sedang tegang. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat fondasi sendiri. Ekonomi lokal diperkuat, literasi publik ditingkatkan, solidaritas dijaga dan perencanaan dibuat lebih cermat.
Karena pada akhirnya geopolitik global memang dimainkan di meja-meja besar dengan peta dunia terbentang. Tapi dampaknya selalu mendarat di meja makan kita.
Dan kalau Donggala ingin tetap tenang di tengah dunia yang gaduh, jawabannya bukan bunker, bukan juga panik massal. Jawabannya adalah ketahanan yang dibangun pelan-pelan, dari desa ke desa, dari kebijakan ke kebijakan.
Dunia boleh panas. Tapi Donggala harus tetap waras.*
(Teks: Aulia AM / Foto: Pinterest / Editor: Wahid Agus)
