DONGGALA MEDIA — Kabupaten Donggala masuk dalam nominasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) berstandar internasional yang menjadi program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Donggala, Ansyar Sutiadi, mengatakan masuknya Donggala dalam tahap usulan pembangunan sekolah bertaraf internasional tersebut tidak lepas dari inisiatif Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, yang mendorong hadirnya sarana pendidikan berkualitas di daerah.
“Atas inisiasi Bupati Donggala Vera Elena Laruni, yang berniat membangun sarana pendidikan bermutu di Kabupaten Donggala kepada Kemendikdasmen,” ujar Ansyar Sutiadi, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, saat ini Pemkab Donggala masih berada pada tahap penyiapan, terutama terkait kesiapan lahan pembangunan sekolah.
Sementara untuk sarana pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet disebut sudah tersedia di sekitar lokasi yang direncanakan.
Ansyar menjelaskan, program pembangunan SNT tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan. Meski anggaran pembangunan telah disiapkan oleh Kemendikdasmen, Donggala masih harus bersaing dengan sejumlah daerah lain di Indonesia yang juga masuk tahap usulan.
“Dana tersedia oleh Kemendikdasmen, sedangkan Kabupaten Donggala masuk tahap usulan bersama beberapa daerah lainnya di Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton jika proyek tersebut terealisasi.
Pemkab berencana melibatkan warga lokal dalam proses pembangunan hingga pengisian tenaga pendidik dan kependidikan.
“Pada tahap perencanaan kami akan mengusulkan keterlibatan masyarakat lokal pada proses pembangunan, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan serta murid pada sekolah dimaksud,” jelasnya.
Terkait kesiapan sumber daya manusia, Ansyar menyebut pihaknya telah memetakan sekitar 520 guru yang dinilai memiliki standar dan kompetensi yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kerja sama dengan Google Indonesia.
“Melalui kerja sama dengan Google Indonesia kami sudah memetakan sekitar 520 orang guru yang memiliki standar baik dan layak untuk dilanjutkan pada pengembangan tahap berikutnya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui kondisi pendidikan di Donggala saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ruang kelas rusak hingga kekurangan tenaga guru.
Untuk itu, pemerintah daerah tetap menjalankan program revitalisasi sekolah dan redistribusi guru ASN.
“Untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah tahun ini kita mendapatkan bantuan program revitalisasi sekolah. Sedangkan kekurangan guru kita melakukan redistribusi guru termasuk pengusulan guru ASN,” katanya.
Menjawab kritik soal potensi lahirnya sekolah elit yang mengabaikan sekolah reguler, Ansyar menegaskan seluruh sekolah di Donggala harus memiliki standar yang sama, terutama dalam peningkatan sarana prasarana dan kompetensi guru.
Ia menyebut konsep SNT nantinya akan berstatus sekolah negeri unggulan. Namun, mekanisme seleksi peserta didik masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendikdasmen.
“Harapan kami sekolah ini terbuka bagi semua kalangan atau bersifat inklusif,” ucapnya.
Pemkab Donggala juga memproyeksikan pembangunan kawasan pendidikan tersebut akan memberi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk membuka peluang bagi sektor UMKM, transportasi, hingga lapangan kerja baru karena ditunjang infrastruktur lengkap.
Selain itu, pemerintah daerah mengklaim telah mengantongi Surat Keterangan Ruang yang sesuai dengan pemanfaatan RTRW guna mengantisipasi potensi konflik lahan maupun spekulasi harga tanah di sekitar lokasi pembangunan. Ansyar menambahkan, konsep sekolah internasional tersebut tetap diarahkan untuk memperkuat budaya lokal Donggala.
“Pada saat proses perencanaan harus memasukkan kearifan lokal dan budaya Donggala pada dokumen perencanaannya,” tandasnya.
Pasca turunnya tim verifikasi lapangan dari Kemendikdasmen, Pemkab Donggala masih diminta melengkapi sejumlah dokumen administrasi, khususnya terkait kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
