DONGGALA MEDIA — Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 menjadi cermin keras bagi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Donggala.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Donggala, Ilham Yunus, mengakui masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari rendahnya serapan tenaga kerja hingga stagnasi ekonomi daerah.
Kadis Ilham menjelaskan, indikator utama keberhasilan pihaknya dalam membuka lapangan kerja adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta rasio penempatan tenaga kerja. Namun, ia mengakui tantangan di lapangan tidak sederhana.
“Persoalan pengangguran ini sangat dinamis. Kami melihatnya bukan semata kegagalan, tetapi tantangan dalam menciptakan kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Meski demikian, data internal menunjukkan fakta yang cukup mencolok.
Dari seluruh program pelatihan kerja yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2025, hanya sekitar 18,75 persen yang benar-benar berorientasi pada penempatan kerja di perusahaan, sementara sisanya lebih diarahkan pada wirausaha mandiri.
Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja formal di Donggala yang masih didominasi sektor informal seperti pedagang kecil, jasa perorangan, hingga usaha rumah tangga.
Di tengah tekanan inflasi, Dinas Nakertrans mengaku telah melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minimum dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk menjaga daya beli buruh.
Selain itu, penyesuaian upah juga dibahas melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai pihak.
Namun, persoalan lain muncul dari kelompok kelas menengah yang dinilai rentan jatuh miskin.
Kadis Ilham menyebut perlindungan bagi kelompok ini lebih banyak bertumpu pada program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS, sementara bantuan sosial berada di ranah organisasi perangkat daerah lain.
Ironisnya, hingga kini data pekerja rentan di Donggala masih dalam tahap pendataan, menunjukkan belum adanya basis data yang kuat untuk intervensi kebijakan.
Di sisi lain, akses permodalan bagi masyarakat miskin perkotaan juga belum optimal.
Kadis Ilham mengakui hambatan utama berasal dari persoalan administrasi serta keterbatasan anggaran akibat efisiensi fiskal.
“Kendala bukan hanya di masyarakat, tapi juga pada keterbatasan anggaran dan syarat administratif yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Terkait stagnasi ekonomi daerah, Kadis Ilham memaparkan sejumlah faktor utama, mulai dari struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer dengan nilai tambah rendah, lemahnya daya beli masyarakat, hingga minimnya investasi dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.
Ia juga menyinggung fenomena pejabat yang tidak menetap di Donggala, yang dinilai turut memengaruhi perputaran ekonomi lokal. Meski kebijakan untuk mendorong pejabat tinggal di daerah sudah pernah diusulkan, implementasinya belum berjalan efektif.
Dalam evaluasi internal, Ilham mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, termasuk pelayanan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Memperingati Hari Buruh tahun ini, Dinas Nakertrans mengklaim fokus pada perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya buruh dan kelompok rentan, serta memperkuat fungsi mediasi untuk mengurangi konflik industrial.
“Hari Buruh bukan sekadar seremoni, tetapi momentum refleksi untuk terus mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja ke depan,” tutupnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
