DONGGALA MEDIA — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Zulkifli Aziz, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan berdasarkan kegiatan tur Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala.
Zulkifli menegaskan, berbagai persoalan yang muncul tidak bisa lagi ditutupi dengan laporan normatif tanpa data konkret.
Dalam keterangannya di kantor DPRD Donggala, Rabu (29/4/2026), Zulkifli yang juga Ketua Fraksi Demokrat menyatakan bahwa hasil kunjungan lapangan Disdikpora Donggala harus dituangkan dalam laporan resmi yang terukur dan berbasis fakta.
“DPRD tidak bisa hanya menerima pernyataan normatif. Kami butuh data faktual sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan,” tegasnya.
Ia menyoroti fenomena yang dinilainya sebagai alarm serius bagi dunia pendidikan di Donggala, yakni kondisi “masih sekolah tapi tidak belajar”.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan indikasi adanya masalah sistemik yang mencakup tata kelola, kualitas pengajar, hingga lemahnya pengawasan.
“Ini tanggung jawab kolektif, tidak hanya dinas, tapi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkifli menekankan pentingnya perubahan pola pikir tenaga pendidik yang harus diukur dengan indikator konkret, seperti peningkatan disiplin, kualitas pembelajaran, serta capaian literasi dan numerasi siswa. Ia mengingatkan agar upaya perbaikan tidak berhenti pada slogan tanpa ukuran keberhasilan.
Di sektor sarana dan prasarana (sarpras), Komisi I DPRD terus mendorong pendataan yang valid, terbuka, dan berbasis kebutuhan riil. Menurutnya, keakuratan data menjadi kunci agar kebijakan anggaran tepat sasaran dan pengawasan berjalan maksimal.
Ia juga menyoroti program revitalisasi sekolah yang dinilai harus dikawal ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga penggunaan anggaran.
“Prioritas harus diberikan kepada sekolah yang paling membutuhkan, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu,” katanya.
Terkait digitalisasi pendidikan, Zulkifli mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan secara realistis. Ia menilai kesiapan infrastruktur dasar seperti jaringan internet, listrik, dan sumber daya manusia harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dalam pembahasan anggaran, DPRD, kata dia, akan terus mendorong agar belanja pendidikan lebih difokuskan pada peningkatan mutu, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Anggaran harus berdampak langsung pada kualitas belajar siswa,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar pihak. Menurutnya, pendidikan bukan hanya tanggung jawab dinas, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Terkait rekomendasi yang sedang berjalan, Komisi I DPRD menilai perlu adanya timeline yang jelas, target terukur, serta evaluasi berkala.
“Fungsi pengawasan bukan sekadar menunggu laporan, tapi memastikan progres bisa diukur,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Zulkifli mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan pendidikan bukan banyaknya rapat atau kunjungan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan siswa.
“Pembelajaran harus lebih baik, fasilitas membaik, dan hasil pendidikan meningkat. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
