DONGGALA MEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala mengeluarkan rekomendasi keras terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Donggala Tahun 2025. Dokumen yang ditetapkan pada 6 April 2026 ini tidak hanya berisi evaluasi, tetapi juga sinyal tegas bahwa pola kerja lama birokrasi tak lagi bisa ditoleransi.
Dalam rapat paripurna DPRD Donggala, Rabu (29/4/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Moh. Yasin Lataka disampaikan dalam poin pertama, DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kritik ini mengarah pada lemahnya ketelitian dalam menyusun program, kegiatan, hingga penganggaran, yang dinilai belum optimal di setiap tahapan penyusunan APBD dan APBD Perubahan.
Namun yang paling tajam, DPRD secara eksplisit menyoroti paradigma penggunaan anggaran. Selama ini, capaian serapan anggaran yang tinggi kerap dijadikan indikator keberhasilan.
DPRD menilai cara pandang tersebut keliru. Mereka mendesak agar APBD diarahkan menjadi instrumen investasi daerah yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Serapan tinggi tanpa dampak nyata hanya jadi angka kosong,” menjadi pesan tersirat dari rekomendasi tersebut.
Tak berhenti di situ, DPRD juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang lebih tegas. Aparatur dan OPD yang dinilai berkinerja baik diminta untuk diberikan apresiasi. Sebaliknya, bagi yang berkinerja buruk dan memiliki reputasi negatif dalam tata kelola pemerintahan, DPRD secara gamblang meminta agar dijatuhi hukuman.
Langkah ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk mengakhiri budaya birokrasi yang permisif terhadap kinerja rendah. DPRD tampak ingin memastikan bahwa evaluasi tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak pada perombakan kualitas pemerintahan daerah.
Rekomendasi ini sekaligus menjadi ujian serius bagi Bupati Donggala:
Apakah berani menindak OPD yang lemah atau tetap mempertahankan status quo yang selama ini disorot.
Dengan nada yang tegas, DPRD seperti sedang mengirim pesan: era “asal jalan” dalam pengelolaan anggaran dan kinerja OPD harus segera diakhiri atau kepercayaan publik yang jadi taruhannya. (*)
(Teks/Editor/Foto: WAHID AGUS)
