DONGGALA MEDIA — Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 26 April 2026 di Kabupaten Donggala menjadi momentum evaluasi serius terhadap kesiapan daerah yang berada di jalur rawan Sesar Palu-Koro.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Donggala, Abdul Muin mengklaim adanya perubahan perilaku masyarakat pasca tragedi Gempa dan Tsunami Sulawesi 2018, namun di sisi lain masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
Kepala BPBD Donggala menegaskan bahwa indikator utama kesiapsiagaan saat ini bukan lagi sekadar program, melainkan respons spontan warga.
“Jika dulu masyarakat menunggu instruksi, sekarang ketika gempa terasa lebih dari 10 detik, mereka langsung melakukan penyelamatan diri,” ujarnya.
Meski demikian, capaian struktural belum sepenuhnya merata.
Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) baru menjangkau sekitar 30 hingga 40 persen desa/kelurahan. Dokumen rencana kontinjensi memang sudah tersedia, tetapi sebagian besar masih diuji dalam simulasi skala kecil.
Di sisi infrastruktur, BPBD tidak menutup mata terhadap kekurangan. Jalur evakuasi, rambu bencana, dan titik kumpul masih minim di sejumlah wilayah rawan.
Kendala utama disebut berasal dari keterbatasan anggaran serta kerusakan fasilitas akibat cuaca dan vandalisme.
Namun, sejak 2023 hingga 2025, Donggala mendapat dukungan dari BNPB melalui program rehabilitasi dan penguatan sistem peringatan di beberapa titik.
Untuk sistem peringatan dini, BPBD mengandalkan kombinasi teknologi dan komunitas.
Lima lokasi telah dipasangi Early Warning System (EWS), yakni di Desa Siboang, Tonggolobibi, Ponggerang, Sioyong, dan Labean. Uji coba dilakukan rutin setiap tanggal 26.
Selain sirene, penyebaran informasi juga diperkuat melalui jaringan komunikasi warga berbasis grup cepat yang terhubung dengan informasi BMKG.
Dalam hal prioritas penanganan, BPBD mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Ancaman gempa dan tsunami tetap menjadi fokus utama, sementara banjir bandang naik ke posisi kedua, khususnya di wilayah Banawa Selatan dan Sirenja yang mengalami peningkatan frekuensi akibat perubahan penggunaan lahan.
Ancaman lain seperti konflik satwa liar juga mulai mendapat perhatian.
BPBD mengakui edukasi di wilayah pesisir terkait serangan buaya dan ular masih perlu ditingkatkan. Perubahan habitat disebut sebagai faktor utama meningkatnya interaksi berbahaya antara manusia dan satwa.
Sementara itu, kesiapan respons darurat diperkuat melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siaga 24 jam di dua titik utama, yakni di Banawa dan Tanantovea.
Dukungan juga datang dari relawan desa yang dinilai menjadi garda terdepan karena kedekatan mereka dengan lokasi kejadian.
Dari sisi transparansi, BPBD menyatakan terbuka terhadap publik.
Kajian Risiko Bencana (KRB) dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif.
“Tidak ada yang ditutupi. Justru dengan memahami risiko, masyarakat bisa bersiap secara mandiri,” tegasnya.
Untuk tahun ini, BPBD Donggala menargetkan langkah ambisius: digitalisasi kesiapsiagaan.
Setiap desa diharapkan memiliki grup komunikasi yang terhubung langsung dengan pusat kendali BPBD. Sistem ini dirancang agar laporan warga dan instruksi petugas bisa berjalan cepat dan sinkron.
Namun pertanyaan besarnya tetap mengemuka: Apakah perubahan perilaku masyarakat cukup untuk menutup celah lemahnya infrastruktur?
HKB tahun ini menunjukkan satu hal bahwa kesadaran mulai tumbuh, tetapi pekerjaan rumah Donggala dalam menghadapi bencana masih jauh dari selesai.*
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
