DONGGALA MEDIA – Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil I, Firdaus, melontarkan kritik keras terhadap masih banyaknya ASN dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala yang memilih tinggal di luar ibu kota kabupaten, Kecamatan Banawa.
Menurut politisi PKB itu, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama perputaran ekonomi di jantung ibu kota Kabupaten Donggala sulit berkembang.
“Perputaran ekonomi di jantung ibu kota Kabupaten Donggala tidak akan bisa berkembang jika para ASN masih tinggal di luar,” tegasnya.
Ia menilai, Bupati Donggala Vera Elena Laruni perlu lebih tegas menyikapi persoalan tersebut, terutama terhadap pejabat dan ASN yang masih memilih menetap di Palu lalu pulang-pergi bekerja ke Donggala.
“Olehnya menurut saya, bupati harus lebih tegas lagi menyikapi persoalan itu. Bupatinya saja sudah tinggal di Banawa, masa para bawahan tidak,” ujarnya kepada Donggala Media, Jumat (29/5/2026).
Pernyataan Firdaus memperkuat kritik publik yang selama ini menilai imbauan wajib domisili ASN di Donggala belum berjalan maksimal.
Padahal, Bupati Vera Elena Laruni telah berulang kali meminta pejabat Pemkab Donggala, khususnya kepala OPD, agar tinggal di ibu kota kabupaten demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Firdaus juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini disebut semakin sulit akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, menurutnya, keberadaan ASN yang benar-benar tinggal di Donggala justru sangat penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Selama ini bupati selalu mengutarakan tentang masalah keuangan daerah yang semakin sulit dengan pemotongan dana transfer dari pusat,” katanya.
Karena itu, ia menilai belanja dan aktivitas ekonomi ASN seharusnya bisa menjadi penopang ekonomi lokal, mulai dari sektor kuliner, rumah kontrakan, pasar tradisional, hingga UMKM di Donggala kota.
Namun realitasnya, sebagian besar perputaran uang ASN justru dinikmati daerah lain.Firdaus bahkan melontarkan analogi tajam yang kini ramai diperbincangkan masyarakat.
“ASN ibaratnya makan di Donggala, berak di Palu,” sindirnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana ASN bekerja dan mengambil penghasilan di Donggala, tetapi sebagian besar pengeluaran rumah tangga dan konsumsi justru terjadi di Palu karena mereka memilih tinggal di luar daerah tugasnya.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap lesunya ekonomi Donggala kota. Banyak pedagang dan pelaku UMKM mengeluhkan minimnya pembeli, terutama di luar jam kerja kantor pemerintahan.
Secara ekonomi, ASN sebenarnya memiliki peran strategis dalam menghidupkan sebuah ibu kota daerah. Jika ribuan pegawai benar-benar tinggal di Banawa, maka sektor jasa, perdagangan, kuliner, hingga perumahan rakyat berpotensi tumbuh signifikan.
Karena itu, dorongan agar ASN tinggal di Donggala tidak lagi sekadar soal disiplin birokrasi, tetapi menyangkut keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi daerah itu sendiri.
Kini publik menunggu, apakah Pemkab Donggala akan benar-benar mengambil langkah tegas, atau kebijakan wajib domisili ASN kembali berhenti sebatas wacana dan imbauan seremonial. (*)
(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)
