DONGGALA MEDIA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2026 untuk lima perangkat daerah. Seleksi ini dilakukan menyusul penyesuaian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang mengurangi jumlah perangkat daerah dari 34 menjadi 27.
Lima jabatan yang dibuka adalah JPT Pratama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), JPT Pratama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), JPT Pratama Dinas Kesehatan, JPT Pratama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta JPT Pratama Pendapatan.
Sekda Donggala, Rustam Efendi pada Rabu (18/02/2026) menjelaskan lima posisi tersebut sebelumnya tidak terisi melalui mekanisme job fit. Sehingga hasil evaluasi kinerja dan assessment pejabat yang ada, menjadi bahan pertimbangan pemkab Donggala sebelum diputuskan untuk membuka seleksi secara terbuka.
Tahapan awal seleksi telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi sistem yang terintegrasi. Persetujuan pelaksanaan seleksi juga telah diperoleh.
Tim seleksi terdiri dari lima orang. Ketua panitia seleksi dijabat Sekretaris Daerah Donggala. Unsur akademisi diwakili tiga guru besar dari Universitas Tadulako. Sementara unsur pemerintah pusat di daerah diwakili Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Saat ini seleksi memasuki tahap pengumuman selama 15 hari kalender yang dibuka mulai 14 Februari – 28 Februari 2026 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Apabila jumlah pendaftar tidak mencukupi, masa pendaftaran dapat diperpanjang.
Seleksi terbuka ini dapat diikuti pejabat eselon III dengan masa jabatan minimal dua tahun, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, serta rekam jejak yang baik. Pendaftaran terbuka tidak hanya bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, tetapi juga dari luar daerah.
Pemerintah daerah memastikan proses seleksi berlangsung transparan karena tahapan assessment terhubung langsung dengan sistem BKN dan hasil wawancara dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota tim seleksi.
Bupati Donggala, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mengarahkan agar pejabat yang terpilih nantinya memiliki kompetensi manajerial, teknis dan integritas. Seleksi tidak didasarkan pada faktor usia, melainkan kemampuan memimpin dan mengelola perangkat daerah.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan jumlah pendaftar memenuhi syarat, pelantikan pejabat terpilih direncanakan berlangsung pertengahan Maret 2026.*
(Teks: Aulia AM / Foto: Wahid Agus / Editor: Wahid Agus)
