Skema Tahun Jamak APBD Donggala 2027 Disoal Fraksi Nasdem

DONGGALA MEDIA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Donggala menyoroti rencana penerapan skema tahun jamak (multiyears) untuk penanganan ruas jalan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam Pandangan Umum Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Iriyanti Arnold pada rapat paripurna tanggapan nota pengantar RAPBD 2027, Fraksi menyatakan belum dapat menyetujui skema tahun jamak tersebut karena dinilai belum disertai dokumen prosedural, rincian pembiayaan, serta kajian kemampuan fiskal daerah.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Moh. Yasin Lataka, Rabu (4/11/2026), NasDem mempertanyakan rencana penanganan 13 ruas jalan untuk periode 2027–2029, terutama mengenai nama ruas, total anggaran, alokasi pembiayaan setiap tahun, sumber dana, hingga mekanisme persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Fraksi juga mengingatkan bahwa komitmen pembiayaan lintas tahun berpotensi membebani APBD 2028 dan 2029, terlebih RAPBD 2027 mencatat belanja modal sebesar Rp105,59 miliar, ketergantungan pendapatan transfer pusat mencapai 86,63 persen, serta SiLPA sebesar nol rupiah.

Menurut Fraksi NasDem, keterbatasan kapasitas fiskal harus menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah daerah mengambil komitmen anggaran jangka panjang. Risiko yang perlu diantisipasi antara lain tertundanya pembayaran pekerjaan serta terganggunya belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kesehatan.

Rapat paripurna yang tidak dihadiri Bupati Donggala, Vera Elena Laruni yang mewakilkan kepada Sekdakab Donggala, Rustam Efendi itu, F-NasDem meminta pemerintah daerah menyampaikan usulan tertulis setiap ruas jalan, persetujuan bersama yang sah, kajian kemampuan fiskal 2027–2029, kesiapan teknis pekerjaan, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala kepada DPRD.

Fraksi menegaskan, sikap tersebut bukan penolakan terhadap pembangunan dan perbaikan jalan, melainkan penolakan terhadap komitmen anggaran lintas tahun yang belum dapat diuji dari sisi prosedur, transparansi, dan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi NasDem meminta seluruh persoalan tersebut dijelaskan secara tertulis sebelum pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan di tingkat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (*)

(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)

Related Posts

Donggala Luncurkan PUSENTASI, Sistem Digital untuk Kelola Pajak Daerah
  • November 18, 2026

DONGGALA MEDIA…

Continue reading
Donggala Survei 12 Lokasi Usulan Kampung Nelayan Merah Putih 2027
  • November 6, 2026

DONGGALA MEDIA…

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *