Fraksi Gerindra Soroti Ketergantungan Fiskal dan Dominasi Belanja Operasi dalam RAPBD Donggala 2027

DONGGALA MEDIA – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Donggala menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat serta dominasi belanja operasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2027 yang dibacakan Muh. Nur, Rabu (4/11/2026), Fraksi Gerindra menegaskan bahwa APBD tidak sekadar menjadi dokumen administrasi dan pembagian anggaran, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi yang diketuai Fany Sirey Mowar itu, mencatat pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1,297 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10,76 persen dari total pendapatan.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih lemahnya kemandirian fiskal Kabupaten Donggala.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti belanja operasi yang mencapai sekitar Rp1,049 triliun, sedangkan belanja modal hanya Rp105,58 miliar atau sekitar 8,15 persen dari total belanja daerah.

Karena itu, Gerindra mendorong pemerintah daerah mengevaluasi belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas serta kegiatan seremonial. Efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik dinilai penting agar anggaran dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Moh. Yasin Lataka dan dihadiri Sekdakab Donggala, Rustam Efendi mewakili bupati itu, F-Gerindra juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, pendidikan dan kesehatan agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Gerindra meminta agar APBD 2027 lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, petani, nelayan, buruh dan pelaku UMKM. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri pengolahan juga didorong menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah.

Melalui pandangan umumnya, Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai strategi peningkatan PAD, efektivitas belanja operasi, pemerataan pembangunan infrastruktur, dampak anggaran pengentasan kemiskinan serta langkah konkret meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Meski menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kritis, Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung pembahasan RAPBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Fraksi Gerindra berharap APBD 2027 benar-benar menjadi anggaran yang produktif, berkeadilan, transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)

(Teks/Editor: WAHID AGUS / Foto: IST)

Related Posts

Donggala Luncurkan PUSENTASI, Sistem Digital untuk Kelola Pajak Daerah
  • November 18, 2026

DONGGALA MEDIA…

Continue reading
Donggala Survei 12 Lokasi Usulan Kampung Nelayan Merah Putih 2027
  • November 6, 2026

DONGGALA MEDIA…

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *